Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka menandatangani dua traktat di Suva pada 6 Juli 2026. Pemerintah Australia menyebut Ocean of Peace Alliance sebagai aliansi pertama bagi Fiji dan aliansi keempat bagi Australia. Dokumen kedua, Vuvale Union, mencakup hubungan ekonomi, keamanan, iklim, dan masyarakat. Penandatanganan belum membuat pakta pertahanan itu berlaku karena kedua negara masih harus meratifikasinya.

Ocean of Peace Alliance mengaitkan keamanan kedua negara lebih erat dibandingkan perjanjian bilateral sebelumnya. Namun, naskahnya tidak menyebut serangan terhadap satu pihak sebagai perintah otomatis untuk mengerahkan militer. Setiap negara berjanji menghadapi bahaya bersama sesuai proses domestiknya. Perbedaan itu membatasi perbandingan pakta tersebut dengan pertahanan kolektif Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Kota pelabuhan di sebuah pulau Pasifik (ilustrasi)
Suva menjadi lokasi penandatanganan dua traktat Australia–Fiji. (Photo by Donovan Kelly on Pexels, ilustrasi)

Ratifikasi mendahului berlakunya pakta

Naskah Ocean of Peace Alliance mewajibkan konsultasi ketika perkembangan keamanan mengancam kedaulatan, perdamaian, atau stabilitas salah satu pihak. Jika terjadi serangan bersenjata di Pasifik, kedua negara menyatakan akan bertindak menghadapi bahaya bersama. Tindakan itu harus mengikuti proses domestik Australia dan Fiji. Traktat baru berlaku pada tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi kedua.

Keanggotaan juga tidak terbuka secara otomatis. Australia dan Fiji harus sepakat mengundang negara Pasifik lain, lalu semua pihak yang sudah bergabung harus menerima aksesi tersebut. Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menyatakan Wellington akan membahas peluang bergabung dengan Suva dan Canberra. Pernyataan itu belum berarti Selandia Baru telah diundang atau memulai proses aksesi.

Vuvale Union memperluas hubungan di luar pertahanan

Vuvale Union mengatur integrasi ekonomi, mobilitas masyarakat, keamanan iklim, infrastruktur digital, kepolisian, pertahanan, dan pengamanan perbatasan. Traktat itu juga menempatkan perubahan iklim sebagai ancaman terbesar bagi penghidupan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Pasifik. Kedua negara akan membentuk Vuvale Forum yang dipimpin bersama oleh menteri luar negeri. Forum tersebut dijadwalkan bertemu setiap tahun atau sesuai kesepakatan para pihak.

Komitmen ekonomi menjadi penopang hubungan tersebut. FijiVillage melaporkan investasi baru Australia di Fiji sejak pembaruan kemitraan pada Oktober 2023 telah melampaui A$1,5 miliar. Bidangnya meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur penting, mobilitas tenaga kerja, energi, transformasi digital, keamanan siber, dan kepolisian. Laporan itu tidak memuat jadwal pencairan atau nilai masing-masing proyek.

Peserta berkumpul dalam acara budaya di ruang terbuka (ilustrasi)
Hubungan budaya dan masyarakat menjadi salah satu unsur Vuvale Union. (Photo by Simon Maisch on Unsplash, ilustrasi)

Aliansi baru berdiri di atas kerangka regional

Nama pakta tersebut berasal dari gagasan Ocean of Peace yang diajukan Rabuka. Para pemimpin Pacific Islands Forum mengesahkan Blue Pacific Ocean of Peace Declaration pada September 2025. Deklarasi itu menekankan kedaulatan, penentuan nasib sendiri, dialog, konsensus, dan penolakan terhadap pemaksaan. Pakta Australia–Fiji mengubah sebagian prinsip politik tersebut menjadi kewajiban bilateral yang mengikat setelah ratifikasi.

Perluasan pengaruh Tiongkok menjadi latar perdebatan tentang arah pakta, tetapi naskah traktat tidak menyebut negara tertentu sebagai ancaman. Kementerian Luar Negeri Tiongkok meminta kemerdekaan negara-negara kepulauan Pasifik dihormati dan menolak persaingan geopolitik. RFA juga mengutip analis yang menilai pakta ini berbeda secara mendasar dari NATO karena respons tetap tunduk pada proses domestik tiap negara. Efek strategisnya bergantung pada ratifikasi, pelaksanaan, dan kemungkinan masuknya anggota baru.

Dampak bagi Indonesia belum dinilai secara resmi

Ocean of Peace Alliance membatasi calon anggota pada negara Pasifik, tetapi tidak mendefinisikan istilah tersebut atau menyebut daftar calon. Naskah yang tersedia juga tidak memberikan peran formal kepada Indonesia. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang menilai dampak pakta tersebut bagi kepentingan Indonesia. Karena itu, konsekuensi bagi Jakarta belum bisa disimpulkan dari penandatanganan Australia dan Fiji saja.