David McBride keluar dari Alexander Maconochie Centre di Canberra pada 13 Agustus 2026. Jaksa Agung Australia Michelle Rowland menyetujui pembebasan bersyarat setelah ia menjalani masa minimum 27 bulan. Vonisnya tetap lima tahun delapan bulan, sehingga pembebasan itu tidak menghapus hukuman. Rincian syarat pembebasannya tidak tercantum dalam sumber yang kami tinjau.

Dokumen hukum dan palu sidang di atas meja (ilustrasi)

Dokumen rahasia berujung pada “The Afghan Files”

Pengadilan mencatat McBride membawa pulang 235 dokumen pemerintah federal; 207 di antaranya berklasifikasi “SECRET”. Ia menyerahkan sebagian dokumen kepada tiga wartawan dan menerbitkan sebagian lain di situs pribadinya. Wartawan ketiga memakai materi itu untuk serial ABC “The Afghan Files”, yang memuat dugaan pembunuhan ilegal oleh pasukan khusus Australia di Afghanistan. Pemberitaan itu membawa dugaan tersebut ke ruang publik, tetapi catatan pengadilan menggambarkan motif awal McBride secara lebih rumit.

McBride menilai penyelidikan terhadap sejumlah tentara di Afghanistan berlebihan, menurut ringkasan Pengadilan Banding Teritori Ibu Kota Australia (ACT Court of Appeal). Ia menghentikan hubungan dengan wartawan ABC setelah mengetahui rencana pemberitaan tentang dugaan kejahatan perang. Pengadilan juga mencatat ia menyerahkan dokumen kepada dua wartawan sebelum penyelidikan internal yang ia picu selesai. Karena itu, dampak kebocoran dan tujuan awalnya tidak tepat diperlakukan sebagai hal yang sama.

Putusan bertahan setelah dua upaya hukum

Sebelum persidangan juri dimulai, McBride meminta agar “tugas resmi” militer ditafsirkan mencakup tindakan demi kepentingan publik. Hakim menolak tafsir itu, lalu McBride mengaku bersalah atas pencurian dan dua dakwaan penyampaian informasi pertahanan secara tidak sah. Pengadilan Banding ACT menolak banding atas putusan dan hukuman pada 28 Mei 2025. Mahkamah Agung Australia (High Court of Australia) menolak izin khusus untuk banding pada 9 Oktober 2025.

Perlindungan hukum bergantung pada jalur pengungkapan

Undang-undang Pengungkapan Kepentingan Publik 2013 (Public Interest Disclosure Act 2013) mencakup anggota Angkatan Pertahanan Australia (Australian Defence Force, ADF) dan pejabat publik lainnya. Pengungkapan kepada media hanya dilindungi dalam keadaan terbatas setelah laporan internal diproses. Penyelidikan internal harus melewati batas waktu atau dinilai pelapor tidak memadai. Pengungkapan juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik atau melampaui informasi yang diperlukan. Jika syarat itu tidak terpenuhi, pelapor berisiko menghadapi proses pidana, disiplin, atau gugatan perdata.

Perkara McBride tidak mengubah putusan menjadi penilaian umum bahwa seluruh sistem gagal. Reformasi tahap kedua masih berstatus agenda pemerintah pada 22 Juni. Pada tanggal itu, Rowland mengatakan pemerintah berkomitmen mengajukan paket lanjutan hukum pengungkapan kepentingan publik. Pernyataan tersebut menunjukkan agenda reformasi masih berjalan, bukan aturan yang sudah berlaku.

Mantan senator Rex Patrick, pendiri Whistleblower Justice Fund, menilai perkara itu tidak seharusnya terjadi dan menyebut McBride pelapor kejahatan perang. Pandangan tersebut mewakili pendukung McBride, bukan temuan pengadilan. Pengadilan tetap mendasarkan vonis pada pencurian dan penyampaian dokumen rahasia tanpa izin.

McBride juga mengungkap diagnosis kanker paru

Dalam pernyataan setelah bebas, McBride mengatakan ia didiagnosis kanker paru pada tahap paling awal dan kondisinya bisa ditangani. Ia berencana menjalani operasi untuk mengangkat sebagian paru-paru, kemudian memerlukan pemulihan fisik. McBride juga berterima kasih kepada staf pemasyarakatan yang menemukan kanker tersebut lebih awal. Informasi itu berasal dari pernyataan McBride, bukan catatan medis yang dipublikasikan.

Konteks Indonesia memakai kerangka berbeda

Indonesia memberlakukan UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban pada 20 Mei 2026. Aturan itu memperluas subjek pelindungan kepada pelapor dan informan serta memperkuat Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kerangka Indonesia berpusat pada pihak yang membantu proses peradilan pidana, sedangkan hukum Australia mengatur pengungkapan di sektor publik federal. Keduanya tidak memberi dasar untuk menyamakan perkara kebocoran rahasia pertahanan secara langsung. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang menilai penerapan UU baru itu pada perkara sebanding dengan McBride.