Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tinggi Hong Kong menjatuhkan putusan pada 21 Agustus 2026. Salah satu terdakwa ialah Aliansi Hong Kong untuk Mendukung Gerakan Demokrasi Patriotik Tiongkok (Hong Kong Alliance), organisasi yang telah bubar. Majelis menyatakan Aliansi Hong Kong, Lee Cheuk-yan, dan Chow Hang-tung bersalah atas dakwaan penghasutan untuk melakukan subversi. Albert Ho, mantan pemimpin organisasi, telah mengaku bersalah dalam perkara yang sama.

Lee dan Chow menghadapi ancaman maksimum 10 tahun penjara. Angka itu adalah pidana maksimum, bukan hukuman yang telah dijatuhkan. Pengadilan menunda perkara hingga Jumat, 28 Agustus, untuk mendengar permohonan keringanan hukuman. Tanggal pengumuman hukuman akhir belum disebutkan.

Slogan politik menjadi pusat penilaian

Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong mulai berlaku pada 30 Juni 2020. Siaran resmi Hong Kong menyebut aturan itu mencakup pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing. Perkara Aliansi Hong Kong memakai dakwaan menghasut orang lain untuk melakukan subversi. Majelis terdiri dari tiga hakim yang ditunjuk untuk perkara keamanan nasional.

Pokok sengketa ialah seruan Aliansi Hong Kong untuk “mengakhiri kediktatoran satu partai”. Ringkasan pemerintah menyebut majelis menafsirkannya sebagai upaya mengakhiri kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Majelis juga menilai pesan organisasi mendorong orang lain menjalankan agenda itu. Menurut ringkasan tersebut, para terdakwa hendak merusak sistem dasar Tiongkok dengan menimbulkan permusuhan dan perpecahan.

Radio Television Hong Kong (RTHK) mencatat Ho mengaku bersalah ketika persidangan dibuka pada Januari, sedangkan Lee dan Chow menyatakan tidak bersalah. Lee mengatakan seruan itu berarti bergerak menuju demokrasi dan membiarkan rakyat memilih pemimpin. Chow menyebutnya penolakan terhadap sistem yang membiarkan kekuasaan tanpa batas. Chow, seorang advokat, membela dirinya sendiri selama persidangan.

Riwayat peringatan 4 Juni membentuk konteks perkara

Aliansi Hong Kong selama tiga dasawarsa menyelenggarakan peringatan dengan lilin setiap 4 Juni di Victoria Park. Acara itu mengenang korban penindakan militer terhadap demonstrasi pro-demokrasi di Beijing pada 1989. Associated Press (AP) mencatat peringatan itu menarik puluhan ribu peserta setiap tahun dan dilarang pada 2020 saat pandemi Covid-19. Beberapa pekan kemudian, Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Organisasi itu memilih bubar pada September 2021.

Bahan terbuka tentang putusan berfokus pada agenda organisasi dan pesan para terdakwa setelah aturan berlaku. Karena itu, putusan ini tidak boleh digeneralisasi sebagai penetapan hukum atas setiap bentuk peringatan Tiananmen. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan tautan resmi ke naskah lengkap putusan. Uraian alasan dalam laporan ini terbatas pada ringkasan Pemerintah Hong Kong dan laporan media yang telah diperiksa.

Pemerintah Hong Kong dan Inggris berbeda menilai putusan

Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong menyambut putusan dan menyatakan majelis memutus perkara berdasarkan hukum serta bukti. Menurut pemerintah itu, terdakwa tidak diadili karena pandangan politik mereka. Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (FCDO) menilai putusan itu memperlakukan peringatan damai sebagai ancaman keamanan nasional. Inggris juga menganggap penerapan undang-undang tersebut melemahkan komitmen Tiongkok dalam Deklarasi Bersama Tiongkok–Inggris 1984. Kedua pernyataan itu adalah posisi pemerintah masing-masing, bukan tambahan temuan pengadilan.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan pernyataan resmi Pemerintah Indonesia yang secara khusus menanggapi putusan ini. Penelusuran mencakup publikasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan perwakilan RI di Hong Kong. Ketiadaan temuan itu tidak membuktikan bahwa Indonesia tidak mempunyai posisi mengenai perkara tersebut. Perkembangan terdekat yang telah terverifikasi ialah sidang keringanan hukuman pada 28 Agustus 2026.