Empat anggota kabinet Jepang mengunjungi Kuil Yasukuni di Tokyo pada 15 Agustus 2026. Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi termasuk di antara mereka. Tiga pengurus Partai Demokrat Liberal (LDP) dan puluhan anggota parlemen juga hadir. Kunjungan itu berlangsung pada peringatan 81 tahun penyerahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Perdana Menteri Sanae Takaichi tidak datang ke kuil. Sekretaris Jenderal LDP Shunichi Suzuki membawa uang persembahan Takaichi dalam kapasitasnya sebagai ketua partai. Suzuki tidak mengungkap jumlahnya. Takaichi kemudian menghadiri upacara nasional bagi korban perang di Nippon Budokan, tidak jauh dari Yasukuni.

Kompleks Kuil Yasukuni dan pepohonan di sekitarnya terlihat dari udara
Kuil Yasukuni berada di Chiyoda, Tokyo. (Myzw／CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Yasukuni menjadi sengketa karena catatan penjahat perang

Yasukuni memperingati lebih dari 2,4 juta orang yang meninggal dalam perang, termasuk 14 penjahat perang Jepang yang telah dihukum. Kuil itu memasukkan nama ke-14 orang tersebut pada 1978. Sejak itu, kaisar Jepang tidak mengunjungi Yasukuni. Tiongkok dan Korea Selatan memandang kunjungan pejabat sebagai tanda kurangnya penyesalan atas kekejaman Jepang pada masa perang.

Koizumi menyatakan melalui X bahwa ia meneguhkan kembali tekad menolak perang dan memenuhi tanggung jawab Jepang sebagai negara pencinta damai. Bagi Tiongkok dan Korea Selatan, kunjungan pejabat justru mengingatkan pada agresi Jepang di Asia. Perbedaan itu menjadikan ritual keagamaan seorang pejabat sebagai persoalan diplomatik. Sengketa Yasukuni juga menyangkut cara negara dan pemimpinnya mengingat perang.

Protes Beijing dan Seoul berjalan bersama agenda kerja sama

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengajukan protes kepada Jepang. Beijing menilai para politikus hendak membalik penilaian terhadap penjahat perang, menutupi kejahatan Jepang, dan membuka jalan bagi percepatan militerisasi. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyebut kunjungan dan persembahan itu sebagai tindakan anakronistis yang mengabaikan sejarah. Seoul meminta para pemimpin Jepang menghadapi masa lalu dan menunjukkan penyesalan melalui tindakan.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengambil nada berbeda dalam pidato Hari Pembebasan pada hari yang sama. Ia menyatakan kerja sama Korea Selatan–Jepang makin penting dan mendorong diplomasi pragmatis yang berpusat pada kepentingan nasional. Lee juga meminta hubungan baru kedua negara memperhatikan orang-orang yang masih menanggung penderitaan akibat sejarah. Pernyataan itu menunjukkan bahwa protes atas Yasukuni berjalan bersamaan dengan upaya menjaga kerja sama bilateral.

Tanggal yang sama berada dalam rangkaian kemerdekaan Indonesia

Bagi Indonesia, 15 Agustus 1945 berada dalam rangkaian langsung menuju Proklamasi Kemerdekaan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat penyerahan Jepang kepada Sekutu sebagai momentum untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Rangkaian itu berlanjut melalui peristiwa Rengasdengklok, penyusunan naskah di kediaman Laksamana Tadashi Maeda, dan pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Urutan tersebut menjelaskan persinggungan ingatan perang Jepang dengan sejarah kemerdekaan Indonesia.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengenai kunjungan pada 15 Agustus 2026. Ketiadaan dokumen dalam penelusuran ini tidak membuktikan bahwa pernyataan tersebut tidak ada. Laporan ini dibatasi pada fakta kunjungan, tanggapan Tiongkok dan Korea Selatan, serta konteks arsip Indonesia.