Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan 308.797 orang dalam daftar Bangladesh terverifikasi sebagai bekas penduduk Negara Bagian Rakhine. Angka itu bukan jumlah orang yang sudah menyetujui kepulangan atau siap diberangkatkan. Pemerintah Myanmar baru akan menerima mereka ketika situasi keamanan Rakhine dinilai lebih stabil. Pernyataan tersebut tidak menetapkan tolok ukur keamanan ataupun jadwal pemulangan.

Angka 308.797 berasal dari penyaringan administratif

Bangladesh menyerahkan daftar berisi 828.824 nama kepada Myanmar. Per 31 Juli 2026, kementerian itu telah memproses 426.545 nama. Sebanyak 308.797 orang dinyatakan sebagai bekas penduduk Rakhine, sedangkan data 113.507 orang tidak terverifikasi. Pemerintah Myanmar mengecualikan 4.241 orang lainnya setelah menuduh mereka terlibat kegiatan terorisme.

Ketiga kategori tersebut berjumlah tepat 426.545 orang. Daftar masih menyisakan 402.279 nama di luar hasil yang diumumkan. Jadi, angka itu menunjuk seluruh berkas yang diproses, bukan kelompok yang siap pulang. Pernyataan publik Myanmar tidak memuat daftar nama, metode pencocokan, atau mekanisme keberatan bagi orang yang ditolak. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan konfirmasi pembagian angka yang sama dari Pemerintah Bangladesh atau UNHCR.

Bangladesh dan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) menandatangani kerangka repatriasi sukarela pada 13 April 2018. Kerangka itu mensyaratkan kepulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat ketika keadaan memungkinkan. Dokumen tersebut juga mencatat lebih dari 670.000 Rohingya meninggalkan Myanmar sejak Agustus 2017. Menurut pernyataan Myanmar, tidak seorang pun kembali dalam tiga persiapan penerimaan pada 2018 dan 2019.

Deretan tempat tinggal pengungsi Rohingya di kamp Bangladesh (ilustrasi)
Kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh menampung orang yang meninggalkan Rakhine sejak 2017. (Zlatica Hoke / Voice of America, domain publik, melalui Wikimedia Commons)

Rakhine belum memenuhi syarat kepulangan aman

UNHCR menilai kondisi Rakhine sepanjang 2025 belum mendukung kepulangan yang sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan dari Bangladesh. Lingkungan operasional masih bergejolak dan akses kemanusiaan terbatas. Pada 2 Juni 2026, UNHCR kembali menyatakan kekerasan, persekusi, dan konflik terus berlangsung di Rakhine. Kedua penilaian tersebut mendahului pernyataan verifikasi Myanmar pada 15 Agustus.

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menilai situasi Rakhine dalam laporan tahunan 2025. Laporan itu menyebut Tentara Arakan (Arakan Army/AA) menguasai secara de facto sebagian besar Rakhine. OHCHR mendokumentasikan pelanggaran luas terhadap Rohingya oleh AA dan militer Myanmar sepanjang 2025. Pemadaman internet serta pembatasan komunikasi juga menyulitkan verifikasi korban sipil. Perubahan penguasa wilayah karena itu belum menghasilkan jaminan keamanan bagi warga yang hendak kembali.

Verifikasi tempat asal, kelayakan untuk kembali, dan keputusan untuk pulang adalah tiga tahap berbeda. Menurut UNHCR, setiap orang harus memutuskan sendiri secara bebas setelah memperoleh informasi yang memadai. Angka 308.797 hanya menjawab pemeriksaan asal menurut versi Myanmar. Angka itu tidak membuktikan bahwa semua orang tersebut bersedia pulang atau memiliki tujuan yang aman.

Rencana 5.000 orang dari Malaysia masih kabur

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 29 Juli 2026 menyebut Myanmar bersedia menerima 5.000 Rohingya dari Malaysia. Ia juga menyebut sekitar 300.000 Rohingya di Bangladesh, tetapi tidak memberikan jadwal. Pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar kemudian mengatakan kepada The Associated Press (AP) bahwa pembicaraan hanya mencakup warga Myanmar terverifikasi di pusat penahanan Malaysia. Pejabat itu menolak keterangan bahwa program tersebut secara khusus menerima Rohingya.

Perbedaan itu menentukan siapa yang sebenarnya masuk kelompok sasaran. Keterangan Anwar merujuk etnis Rohingya, sedangkan pihak Myanmar merujuk status kewarganegaraan yang telah diverifikasi. Belum ada dokumen bersama yang menjelaskan perbedaan tersebut. Daftar final peserta juga belum diumumkan.

Juru bicara Pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil menyatakan pada 5 Agustus bahwa pemulangan tidak dilakukan bila ada risiko penganiayaan atau ancaman terhadap nyawa. Kementerian Luar Negeri Malaysia masih menilai aspek keamanan dan mengidentifikasi orang yang mungkin masuk kelompok 5.000 tersebut. Pernyataan itu menunjukkan rencana masih diperiksa, bukan keputusan operasional dengan jadwal keberangkatan. Sumber publik juga belum menjelaskan prosedur untuk memperoleh persetujuan sukarela setiap orang.

Indonesia terdampak melalui rute laut

UNHCR mencatat lebih dari 6.500 Rohingya mencoba jalur laut pada 2025; hampir 900 dilaporkan hilang atau meninggal. Lebih dari 2.800 orang kembali menempuh rute itu antara Januari dan 13 April 2026. Perahu biasanya berangkat dari Cox’s Bazar atau Rakhine menuju Indonesia dan Malaysia. Data tersebut menghubungkan kebuntuan di Rakhine dengan risiko perlindungan yang dihadapi negara-negara kawasan.

Angka perjalanan laut tidak membuktikan bahwa pengumuman terbaru akan menambah kedatangan ke Indonesia. Data itu menunjukkan konflik dan ketiadaan jalur pulang aman sudah mendorong pergerakan regional. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi Pemerintah Indonesia yang menilai angka 308.797 atau rencana Malaysia. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyatakan kedua pengumuman tersebut mengubah kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia.

Dokumen yang masih ditunggu

Kemajuan nyata memerlukan konfirmasi independen atas daftar, penilaian keamanan terbaru, dan kesepakatan operasional yang menjamin pilihan sukarela. Belum ada tanggal keberangkatan dalam sumber yang diperiksa. Untuk sementara, 308.797 tetap menjadi kategori administratif Myanmar, sedangkan kelompok 5.000 di Malaysia masih berupa rencana dengan cakupan yang diperselisihkan.