Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi berkumpul di Bishkek, Kirgistan, pada 31 Agustus 2026. Associated Press melaporkan ketiganya menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai. Pertemuan para pemimpin berlangsung ketika perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah menekan jalur energi serta perdagangan Eurasia. Laporan ini mencatat perkembangan sampai 31 Agustus, sebelum sidang utama dan dokumen akhir 1 September tercakup.

Organisasi Kerja Sama Shanghai (Shanghai Cooperation Organisation/SCO) memiliki 10 negara anggota. Daftar Sekretariat SCO memuat Belarus, India, Iran, Kazakhstan, Tiongkok, Kirgistan, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Indonesia tidak tercantum sebagai anggota, pengamat, ataupun mitra dialog dalam daftar tersebut. Mandat SCO mencakup kerja sama keamanan, ekonomi, transportasi, serta hubungan antarlembaga.

Sepuluh anggota membawa kepentingan yang berbeda

SCO berdiri pada 2001 sebagai forum keamanan yang dibentuk Tiongkok, Rusia, dan empat negara Asia Tengah. Organisasi itu kemudian menerima India, Pakistan, Iran, dan Belarus sebagai anggota. SCO juga memiliki Sekretariat di Beijing dan Struktur Antiterorisme Regional di Tashkent. Perangkat tersebut membedakannya dari forum yang hanya mengadakan pertemuan tahunan.

Struktur tetap tidak membuat semua anggota mengambil posisi geopolitik yang sama. India bersaing dengan Tiongkok dan Pakistan, sambil mempertahankan hubungan dengan Rusia serta Amerika Serikat. Rusia dan Tiongkok memakai SCO untuk menampilkan kerja sama non-Barat, tetapi kepentingan keduanya pun tidak selalu identik. Laporan AP menyebut organisasi ini belum menjadi blok politik atau militer yang padu.

Para pemimpin negara SCO berfoto bersama pada KTT 2018 di Qingdao
Para pemimpin SCO berfoto pada pertemuan di Qingdao, Tiongkok, pada 10 Juni 2018. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Agenda Bishkek mencakup keamanan dan konektivitas

Para menteri luar negeri SCO pada 24 Juli menyiapkan draf Deklarasi Bishkek dan sejumlah pernyataan tematik. Dokumen itu disetujui sebagai dasar sebelum sidang Dewan Kepala Negara pada 1 September. Status draf belum sama dengan keputusan akhir para pemimpin. Karena itu, agenda yang diumumkan sebelum sidang tidak membuktikan adanya komitmen baru yang mengikat.

Agenda yang dihimpun Al Jazeera mencakup perdagangan, konektivitas, keamanan, serta rute transportasi lintas Eurasia. Pembicaraan dana pembangunan dan investasi SCO juga belum memberi kepastian tentang kesepakatan pada KTT ini. Gangguan di Selat Hormuz dan Laut Merah menambah bobot pembahasan jalur darat maupun jalur Arktik. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn termasuk pemimpin organisasi regional yang diperkirakan hadir.

Pertemuan bilateral berjalan di sela agenda organisasi. Putin bertemu secara terpisah dengan Xi dan Modi, sedangkan pertemuan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dijadwalkan pada 1 September. Pembicaraan antarnegara itu tidak otomatis menjadi keputusan bersama SCO. Pembeda utamanya ialah apakah suatu usulan masuk deklarasi, memperoleh jadwal, dan diikuti sumber daya pelaksanaan.

Indonesia berada di luar struktur resmi SCO

Indonesia bukan anggota, pengamat, atau mitra dialog SCO berdasarkan daftar sekretariat yang diperiksa. Namun, pemerintah memasukkan perkembangan organisasi tersebut ke dalam perencanaan diplomasi kawasan. Renstra Ditjen Asia Pasifik dan Afrika 2025–2029 menyebut SCO sebagai forum yang perlu diantisipasi, dijajaki, dan dinilai manfaatnya bagi Indonesia. Dokumen itu tidak menyatakan bahwa Indonesia telah mengajukan keanggotaan.

Sekretariat SCO mencatat hubungan kelembagaan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Hubungan antarlembaga tersebut berbeda dari status Indonesia di dalam SCO. Bagi Indonesia, dampak konkret baru terlihat bila agenda transportasi, energi, keamanan digital, atau perdagangan diterjemahkan menjadi proyek. Nama proyek, peserta, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan menjadi ukuran yang lebih berguna daripada pernyataan umum.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengenai KTT Bishkek 2026. Ketiadaan dokumen dalam penelusuran ini tidak membuktikan bahwa pernyataan tersebut tidak ada. Karena itu, laporan ini tidak menyimpulkan bahwa Jakarta mendukung atau menolak agenda KTT. Posisi resmi Indonesia memerlukan pernyataan pemerintah atau dokumen diplomatik yang dapat diperiksa.

Dokumen pelaksanaan menentukan bobot hasil KTT

Foto bersama dan pertemuan bilateral menunjukkan akses diplomatik, bukan tingkat kewajiban antaranggota. Deklarasi bersama pun perlu dibaca bersama jadwal, pendanaan, lembaga pelaksana, dan daftar negara peserta. Tanpa unsur tersebut, rencana keamanan atau konektivitas masih berada pada tingkat komitmen politik. Klaim bahwa SCO sudah menjadi aliansi militer melampaui bukti yang tersedia sampai batas waktu laporan ini.