Pemungutan suara tahap pertama dimulai pada 27 Juli 2026 di Kashmir yang dikelola Pakistan, wilayah sengketa di Pegunungan Himalaya. Proses politik itu berlangsung setelah berminggu-minggu bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Al Jazeera melaporkan hampir 40 orang tewas sejak awal Juni, sementara internet dan layanan seluler ditangguhkan di sebagian besar wilayah. Pembatasan tersebut juga menyulitkan kandidat menjangkau pemilih.

Bentrokan kembali dilaporkan di Rawalakot pada hari pertama pemungutan suara, disusul satu insiden di Kotli. Amnesty International menyebut Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC) mengklaim 19 orang tewas dan puluhan terluka setelah aparat menembaki demonstran. Media lain melaporkan korban tanpa memastikan jumlahnya, sedangkan polisi hanya menyebut dua personelnya terluka. Perbedaan itu membuat angka korban belum bisa diperlakukan sebagai catatan akhir.

Layar ponsel menunjukkan tidak ada sinyal komunikasi (ilustrasi)

Blokade komunikasi menghambat verifikasi

Layanan internet seluler telah ditangguhkan sejak 5 Juni, bukan baru pada hari pemilu. Pada tanggal yang sama, pemerintah setempat menetapkan JAAC sebagai organisasi terlarang berdasarkan aturan antiteror wilayah tersebut. Amnesty menilai pelarangan itu meningkatkan ketegangan menjelang pemilu. Organisasi tersebut meminta akses komunikasi dipulihkan dan media serta pemantau independen diizinkan masuk.

Blokade tidak berhenti pada arus berita. Warga melaporkan gangguan pada ujian masuk perguruan tinggi, mesin ATM, transfer elektronik, dan hubungan usaha selama lebih dari enam pekan. Seorang pejabat Muzaffarabad mengatakan akses terbatas tetap tersedia di beberapa lokasi, termasuk bank. Namun, warga Poonch dan Sudhnoti menggambarkan pemutusan yang lebih luas serta sambungan telepon yang tidak stabil.

Sengketa representasi memicu protes

JAAC awalnya mengusung tuntutan tentang harga tepung bersubsidi dan listrik. Agenda gerakan kemudian meluas, termasuk penghapusan 12 kursi legislatif untuk pengungsi Kashmir yang tinggal di luar wilayah itu. Pendukung JAAC menilai susunan tersebut memberi partai besar Pakistan pengaruh berlebihan dalam politik setempat. Pemerintah daerah melarang gerakan itu pada 5 Juni, lalu sejumlah pemimpinnya ditangkap atau bergerak dari kamp protes.

Pemilu akhirnya dibagi menjadi tiga tahap karena keterbatasan personel keamanan. Tahap pertama berlangsung di Divisi Mirpur pada 27 Juli. Pembatasan internet membuat sebagian kandidat kembali mengandalkan pertemuan desa dan kunjungan dari rumah ke rumah. Situasi ini menunjukkan blokade komunikasi memengaruhi persaingan politik, bukan sekadar akses ke media sosial.

Jurnalis ditahan setelah meliput demonstrasi

Tekanan terhadap arus informasi juga terlihat dalam penahanan Syed Farhad Ali Shah, jurnalis Times of Kashmir. Komite Perlindungan Jurnalis (Committee to Protect Journalists/CPJ) menyatakan polisi menahannya pada 20 Juni setelah ia meliput protes JAAC di Rawalakot. Menurut keluarga yang diwawancarai CPJ, belum ada laporan awal kepolisian atau pemeriksaan pengadilan ketika laporan itu terbit pada 8 Juli. Kantor kepolisian pusat wilayah tersebut tidak menjawab permintaan komentar CPJ.

CPJ menilai penahanan tanpa dakwaan mengirimkan pesan intimidatif menjelang pemilu. Kesimpulan itu berasal dari organisasi kebebasan pers, bukan putusan pengadilan mengenai keabsahan penahanan. Pemeriksaan independen masih diperlukan untuk menilai dasar hukum, proses penahanan, dan perlakuan terhadap Ali Shah. Akses komunikasi yang terbatas membuat pemeriksaan fakta lapangan semakin sulit.

Angka korban dan cakupan pembatasan belum tuntas

Amnesty meminta penyelidikan yang cepat, independen, dan transparan atas penggunaan kekuatan oleh aparat. Seruan tersebut penting karena JAAC, polisi, dan media menyampaikan angka yang berbeda. Penyelidikan perlu memisahkan korban pada hari pemilu dari kematian selama rangkaian protes sejak Juni. Bukti medis, catatan kepolisian, keterangan saksi, dan akses tanpa hambatan diperlukan untuk menyusun jumlah yang bisa diuji.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan pernyataan resmi lembaga Indonesia yang secara khusus menilai pembatasan pers dalam perkara ini. Karena itu, uraian tentang blokade dan penahanan bertumpu pada Amnesty International, CPJ, serta laporan lapangan Al Jazeera. Belum ada dasar terverifikasi untuk menyatakan situs media internasional tertentu diblokir melalui perintah resmi. Klaim semacam itu memerlukan dokumen pemerintah atau pengukuran jaringan yang terbuka.