Pemerintah Australia Selatan mengumumkan komisi kerajaan (Royal Commission) yang khusus menelaah kecerdasan artifisial (AI). Komisi diperkirakan menelan biaya A$3 juta, mulai bekerja pada 1 Oktober 2026, dan menyerahkan laporan paling lambat 1 Juli 2027. Premier Australia Selatan Peter Malinauskas menyebut AI membawa manfaat sekaligus risiko bagi pekerjaan dan cara masyarakat berfungsi. Pemerintah ingin memakai proses ini untuk menyusun pembatasan serta kebijakan yang menempatkan kepentingan publik di depan.

Kerangka acuan dan tiga komisaris dijadwalkan diumumkan dalam empat hingga enam pekan melalui pencarian internasional. Kerangka acuan akan menentukan bukti, sektor, dan pertanyaan yang diperiksa komisi. Pemerintah berencana meminta keterangan dari perusahaan, serikat pekerja, asosiasi industri, pengembang teknologi, dan akademisi. Belum ada nama komisaris yang diumumkan hingga artikel ini disusun.

Kerangka acuan menentukan batas pemeriksaan

Gedung Parlemen Australia di Canberra pada malam hari (ilustrasi)
Lingkup komisi kerajaan ditentukan oleh kerangka acuan yang diterbitkan pemerintah. (ilustrasi)

Komisi kerajaan adalah penyelidikan publik yang bekerja secara independen dari pemerintah. Royal Commissions Act 1917 Australia Selatan memberi komisi wewenang memanggil saksi, meminta dokumen, dan memeriksa kesaksian di bawah sumpah. Kewenangan itu lebih luas daripada konsultasi kebijakan biasa. Namun, komisi hanya memeriksa perkara yang tercantum dalam kerangka acuannya.

Ruang lingkup awal mencakup pendidikan, keterampilan, pekerjaan, industri kreatif, layanan publik termasuk kesehatan, serta dampak penggunaan AI pada jaringan listrik. Malinauskas secara terpisah menegaskan bahwa infrastruktur fisik pusat data tidak masuk pemeriksaan. Fokusnya ialah penggunaan AI, bukan kelayakan proyek pusat data tertentu. Perbedaan antara dampak pada jaringan dan infrastruktur pendukung baru akan jelas setelah kerangka acuan terbit.

Batas itu penting karena pemerintah negara bagian juga sedang menarik investasi pusat data. Jadwal komisi menyediakan sembilan bulan antara pembukaan dan tenggat laporan. Kerangka acuan harus menjaga fokus bila laporan ingin selesai tepat waktu. Rekomendasinya juga tidak otomatis menjadi larangan atau standar teknis.

Kewenangan penyelidikan tidak sama dengan regulasi

Komisi kerajaan Australia bisa memaksa pihak menyerahkan dokumen atau hadir sebagai saksi. Daya paksa itu berlaku saat bukti dikumpulkan; rekomendasinya tidak otomatis berlaku. Pemerintah atau parlemen tetap harus mengubah rekomendasi menjadi kebijakan dan peraturan. Perusahaan AI global juga beroperasi melintasi yurisdiksi Australia Selatan.

Kepala ilmuwan UNSW AI Institute Toby Walsh menyambut komisi ini sebagai pelengkap kebijakan federal. Ia menilai proses negara bagian bisa mendorong pemerintah federal bergerak lebih cepat, tetapi komisi harus bekerja cepat. Pandangan itu menempatkan nilai utama komisi pada mutu bukti dan pengaruh kebijakannya. Hasil akhir belum menjamin adopsi seragam oleh pemerintah federal atau negara bagian lain.

Pemerintah federal Australia pada Juli 2026 menjanjikan standar AI nasional, kantor AI baru, dan undang-undang yang direncanakan untuk 2027. Rencana federal mencakup pendidikan, pelatihan, hak pekerja, produktivitas, serta persyaratan energi dan air bagi pusat data besar. Komisi Australia Selatan berada di antara pengawasan penggunaan AI oleh negara bagian dan penyusunan aturan nasional. Koordinasi kedua jalur itu belum dijelaskan dalam kerangka acuan publik.

Posisi Indonesia masih bertumpu pada jalur regulasi

Indonesia menempuh jalur berbeda melalui penyusunan aturan oleh pemerintah pusat. Surat Edaran Menteri No. 9 Tahun 2023 memberi pedoman etika bagi pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik. Pedoman itu memuat prinsip inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, pelindungan data pribadi, dan keberlanjutan. Surat edaran tidak setara dengan komisi penyelidikan yang memiliki kewenangan memanggil saksi.

Pada 23 Juli 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan masih menyiapkan peta jalan dan pedoman etika AI untuk ditandatangani presiden. Kedua instrumen itu belum menjadi aturan final. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi lembaga Indonesia yang menilai komisi Australia Selatan atau menawarkan perbandingan langsung. Dokumen yang tersedia belum memberi dasar untuk menilai proses Australia Selatan sebagai model bagi Indonesia.