Israel menyampaikan kekhawatiran keamanan serius kepada Gedung Putih mengenai rencana pelucutan senjata Hamas. Doron Spielman, juru bicara kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan penilaian intelijen Israel melihat Hamas masih membangun kembali kekuatan militernya. Israel karena itu menolak menarik pasukan sebelum Hamas menyerahkan senjata. Perbedaan tersebut menempatkan urutan pelucutan senjata dan penarikan pasukan sebagai pokok sengketa.

Israel menuntut penyerahan senjata sebelum penarikan

Spielman mendefinisikan pelucutan senjata sebagai penyerahan senjata secara fisik. Ia memperingatkan Hamas bisa memperluas kembali kehadirannya jika pasukan Israel ditarik lebih dahulu. Israel menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza ketika pernyataan itu disampaikan. Klaim mengenai niat dan kemampuan Hamas tersebut berasal dari penilaian intelijen Israel, bukan temuan independen yang dipublikasikan.

Sisa beberapa roket Qassam buatan Hamas dipajang berjajar (ilustrasi)
Perselisihan mengenai penyerahan, penyimpanan, atau pemusnahan senjata menjadi bagian utama perundingan. (Photo by Giorgio Montersino, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

Tiga tuntutan belum diumumkan secara resmi

Orang-orang yang mengetahui pembicaraan menyebut Israel mengajukan tiga tuntutan kepada Amerika Serikat dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Israel ingin mempertahankan kebebasan menjalankan operasi militer di Gaza. Qatar dan Turki diminta tidak terlibat dalam verifikasi tahapan kesepakatan. Senjata Hamas yang disita juga diminta untuk dimusnahkan, bukan disimpan.

Rincian tersebut disampaikan oleh sumber anonim karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media. Gedung Putih dan pemerintah Israel belum menerbitkan daftar resmi yang mengonfirmasi ketiganya satu per satu. Perbedaan antara pemusnahan dan penyimpanan senjata berpengaruh langsung terhadap cara pelaksanaan diverifikasi. Status sumber anonim membuat rincian itu perlu diperlakukan sebagai posisi yang dilaporkan, bukan naskah kesepakatan final.

Kesepakatan menghubungkan beberapa tahap

Naskah yang diperoleh Associated Press menghubungkan pemindahan senjata, kedatangan komite teknokrat Palestina, pengerahan pasukan internasional, dan penarikan Israel secara bertahap. Senjata polisi yang dikelola Hamas direncanakan diserahkan kepada komite Palestina yang didukung Amerika Serikat. Perlucutan senjata berat serta pembongkaran lokasi produksi dan terowongan dijadwalkan pada tahap berikutnya. Ketergantungan antartahap membuat keterlambatan pada satu bagian bisa menahan keseluruhan proses.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pelaksanaan akan berlangsung melalui tahapan yang disusun secara hati-hati. Pejabat Amerika Serikat mengatakan Israel telah dikonsultasikan dalam setiap tahap perundingan. Mereka juga menyatakan Israel tidak diminta berbuat lebih dari komitmennya dalam kesepakatan Oktober 2025. Gedung Putih tidak memberikan tanggapan tambahan atas penilaian Israel bahwa Hamas masih membangun kemampuan militernya.

Posisi Indonesia berfokus pada mandat kemanusiaan

Indonesia terlibat dalam pembahasan keamanan Gaza melalui rencana kontribusi pada International Stabilization Force (ISF). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menetapkan bahwa personel Indonesia tidak bertugas dalam operasi tempur atau pelucutan senjata. Mandat nasional difokuskan pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta penguatan Polisi Palestina. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan pernyataan resmi Indonesia yang menanggapi tiga keberatan Israel secara khusus.

Serangan berlanjut ketika perundingan belum selesai

Rumah sakit setempat melaporkan sedikitnya 17 orang tewas dalam serangan Israel terbaru di Gaza, termasuk anak-anak. Rumah Sakit Nasser menerima tiga jenazah dari satu keluarga setelah sebuah apartemen di Gaza selatan diserang. Salah satu korban adalah anak berusia 4 tahun. Militer Israel mengatakan serangan tersebut menargetkan anggota kelompok bersenjata.

Jumlah korban dari Gaza masih bisa berubah seiring masuknya laporan baru. Akses perang juga membatasi verifikasi independen secara langsung. Kekerasan yang berlanjut mempersempit waktu untuk menyepakati urutan penarikan, verifikasi, dan pemusnahan senjata. Tanpa mekanisme yang diterima para pihak, pengumuman politik belum menjamin pelucutan senjata berlangsung di lapangan.