Huckabee menyebut pemukim Israel pengepung rumah di Qusra “teroris”

Puluhan pemukim Israel mengepung tiga rumah keluarga Palestina di Qusra, Tepi Barat yang diduduki, selama lima malam sejak 9 Agustus 2026. Menurut keluarga, pintu rumah diblokade, sedangkan sambungan air dan listrik diputus. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel Mike Huckabee pada 13 Agustus menyebut pelaku sebagai “teroris”. Pernyataan itu menonjol karena Huckabee selama ini dikenal mendukung permukiman Israel.

Kecaman dari Washington tidak langsung mengakhiri kebuntuan di Qusra. Militer Israel menyatakan telah membongkar dua pos permukiman ilegal dan menahan satu warga Israel. Penghuni rumah serta wali kota setempat mengatakan pemukim masih berada di kawasan desa. Perbedaan keterangan itu membuat hasil intervensi belum bisa dinilai sebagai penyelesaian tetap.

Lima malam dengan akses air dan pangan yang menipis

Blokade dimulai pada Minggu malam ketika puluhan pemukim tiba dan menutup akses ke tiga rumah, menurut keluarga yang berada di dalam. Qusai Abu Rida bertahan bersama putranya yang masih remaja setelah air dan listrik terputus. Mereka kemudian memakai air sumur ketika persediaan lain berkurang. Rumah itu dimiliki saudaranya, Loui Ridi, warga Amerika keturunan Palestina yang tinggal di Ohio.

Pasukan Israel beberapa kali turun tangan, tetapi keluarga mengatakan pemukim terus kembali. Pada 11 Agustus, militer menyebut pengepungan itu ilegal, tercela, dan tidak bisa diterima, lalu menetapkan Qusra sebagai zona militer tertutup. Sehari kemudian, puluhan pemukim kembali, mencoba menutup jalan dengan batu, dan bentrok dengan tentara menurut video warga. Ridi mengatakan sambungan air dan listrik yang sempat pulih kembali diputus.

Militer Israel pada 13 Agustus mengumumkan pembongkaran dua pos permukiman ilegal di Qusra dan desa terdekat serta penahanan satu warga Israel. Militer juga menyatakan telah menambah personel untuk patroli dan tugas pertahanan. Wali Kota Qusra Abdel Azim Wadi mengatakan pemukim tetap berada di bagian lain desa setelah pos tersebut dibongkar. Identitas orang yang ditahan dan status perkaranya belum diumumkan dalam laporan itu.

Pilihan kata Huckabee tidak disertai hasil penyelidikan pidana

Huckabee adalah mantan gubernur Arkansas dan pendukung lama gerakan permukiman Israel. Associated Press menilai penggunaan kata “teroris” sebagai teguran yang tidak lazim dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Huckabee menyebut intimidasi terhadap keluarga di Qusra sebagai tindakan teror yang menjijikkan dan tanpa pembenaran. Ia mengatakan kedutaan berkoordinasi dengan militer dan polisi Israel.

Sebutan “teroris” oleh seorang diplomat adalah kecaman politik, bukan putusan pengadilan terhadap orang tertentu. Militer hanya mengumumkan satu penahanan tanpa membuka identitas ataupun status perkara orang tersebut. Belum jelas siapa yang memerintahkan pemutusan layanan atau mengatur pendirian tenda di depan rumah. Kecaman AS karena itu belum menunjukkan hasil penyelidikan pidana atau perubahan kebijakan penegakan hukum.

Catatan OCHA menempatkan Qusra sebagai titik serangan berulang

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) telah mencatat kekerasan di Qusra sebelum pengepungan Agustus. OCHA mendokumentasikan 27 serangan pemukim di Qusra hingga 6 April 2026, jumlah tertinggi pada satu komunitas selama periode tersebut. Insiden itu menewaskan satu warga Palestina dan melukai delapan orang, menurut lembaga tersebut. Data OCHA mencakup serangan yang menimbulkan korban, kerusakan, atau keduanya.

Dalam dua serangan pada 8 dan 13 Juli, pemukim merusak kabel listrik serta pipa air utama yang melayani sekitar delapan rumah tangga di Qusra. Serangan pertama memutus air dan listrik selama sekitar 15 jam. Serangan kedua mengganggu pasokan listrik ke tiga rumah tangga selama sekitar delapan jam. Catatan itu menunjukkan infrastruktur dasar telah menjadi sasaran di Qusra sebelum pengepungan Agustus.

Hingga 20 Juli, OCHA mencatat lebih dari 1.330 serangan yang menimbulkan korban atau kerusakan di 250 komunitas Palestina selama 2026. Pejabat Palestina kemudian melaporkan 1.476 serangan pemukim hingga laporan AP terbit pada 13 Agustus. Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina juga mencatat 87 warga Palestina tewas oleh pemukim dan tentara Israel pada 2026. Perbedaan periode, sumber, dan kategori membuat angka Palestina tidak bisa langsung disamakan dengan hitungan OCHA.

AP mencatat Otoritas Palestina tidak memilah warga sipil dan anggota kelompok bersenjata dalam angka kematian tersebut. Israel menyatakan sebagian korban terlibat serangan atau pelemparan batu. Kedua keterangan itu tidak menggantikan pemeriksaan atas setiap kematian. Angka agregat menunjukkan skala kekerasan, tetapi tidak menetapkan tanggung jawab individual.

Kewenangan militer dan polisi menyisakan celah penanganan

Militer umumnya hanya bisa menahan sementara warga Israel yang diduga melakukan kejahatan di Tepi Barat. Penangkapan, penyidikan, dan penuntutan mereka berada pada polisi serta pengadilan sipil Israel. Sebaliknya, militer bisa menangkap warga Palestina dan membawa tersangka ke pengadilan militer. Pembagian kewenangan ini menjadi bagian dari ketidakpastian penanganan pengepungan.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada 14 Agustus memindahkan seluruh kewenangan penegakan hukum terhadap warga Israel di Tepi Barat kepada polisi. Pada hari yang sama, militer dan polisi saling mengarahkan pertanyaan AP mengenai keadaan di Qusra. Polisi tetap memerlukan pengawalan militer untuk beroperasi di kawasan Palestina, menurut kelompok hak asasi manusia Israel Yesh Din. Dampak perubahan kewenangan itu terhadap penyelidikan Qusra belum terlihat.

Pada 14 Agustus, aktivis yang membawa pangan dan air tidak diizinkan tentara mencapai rumah yang dikepung. Pemukim berpindah dari tenda di depan rumah ke lembah di bawah Qusra, bukan kembali ke pos terdekat. Abu Rida khawatir mereka kembali setelah tentara pergi. Keadaan itu menunjukkan pembongkaran pos belum menjamin akses aman bagi keluarga.

Indonesia belum menanggapi kasus Qusra secara khusus

Rencana Strategis 2025–2029 Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berada di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu). Dokumen itu menolak permukiman Israel di Tepi Barat karena bertentangan dengan Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB dan kesepakatan internasional. Dokumen tersebut juga mendesak penghentian kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Posisi itu adalah kerangka umum, bukan tanggapan atas kejadian di Qusra.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan tanggapan resmi lembaga Indonesia yang secara khusus membahas pengepungan di Qusra. Belum ada pula penilaian resmi mengenai dampak langsung kasus tersebut bagi warga atau kepentingan Indonesia. Informasi perkara tetap bertumpu pada laporan lapangan AP, pernyataan para pihak, dan catatan OCHA. Status rumah, akses pasokan, serta proses hukum terhadap orang yang ditahan masih memerlukan pembaruan.