Australian Communications and Media Authority (ACMA) membawa Optus Mobile ke Pengadilan Federal setelah gangguan layanan Triple Zero pada 18 September 2025. Regulator menuduh perusahaan melanggar dua kewajiban hukum lebih dari 1.000 kali. Dugaan itu mencakup kegagalan memberi akses ke layanan darurat dan menyalurkan panggilan secara benar. Optus mengakui proses pengadilan, tetapi menyatakan belum tepat untuk memberi komentar lebih jauh.

Triple Zero atau 000 adalah nomor utama untuk menghubungi polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran di Australia. Gugatan tersebut menyusul penindakan ACMA atas gangguan Optus pada 2023. Anak perusahaan Singtel Optus membayar denda lebih dari A$12 juta pada November 2024. ACMA saat itu menemukan 2.145 orang tidak memperoleh akses ke layanan panggilan darurat.

Peningkatan firewall memutus jalur panggilan darurat

Gangguan 2025 bermula setelah perubahan jaringan dilakukan lewat tengah malam di sentral Regency Park, Australia Selatan. Tinjauan independen pimpinan Kerry Schott mencatat layanan terganggu sejak pukul 00.17 hingga 14.34 waktu setempat. Dampaknya menjangkau Australia Selatan, Australia Barat, Teritori Utara, serta sebagian kecil New South Wales. Panggilan suara biasa tetap berjalan karena menemukan jalur lain, sedangkan mayoritas panggilan darurat gagal melakukan pengalihan jaringan.

Laporan itu menyebut 605 penelepon mencoba memperoleh bantuan Triple Zero selama lebih dari 14 jam. Hanya 150 penelepon yang berhasil tersambung, termasuk 66 melalui operator lain dan 84 lewat jalur Optus. Tim peninjau menemukan sedikitnya 10 kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan peningkatan firewall bersama Nokia. Optus baru mengenali skala masalah sekitar 13 jam setelah gangguan dimulai.

Palu hakim di atas meja sebagai simbol proses pengadilan (ilustrasi)
ACMA membawa dugaan pelanggaran layanan panggilan darurat oleh Optus ke Pengadilan Federal. (Ilustrasi / Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)

Denda maksimum belum menjadi putusan

ACMA menyatakan setiap pelanggaran yang dituduhkan memiliki ancaman maksimum A$250.000. Perkalian batas itu dengan lebih dari 1.000 dugaan pelanggaran menghasilkan paparan teoritis di atas A$250 juta. Angka tersebut bukan denda yang sudah dijatuhkan dan belum tentu menjadi nilai akhir perkara. Pengadilan harus lebih dahulu menilai dalil regulator, jumlah pelanggaran, serta pembelaan Optus.

Ketua ACMA Nerida O’Loughlin menyebut akses ke panggilan darurat sebagai kewajiban hukum mendasar bagi penyedia telekomunikasi. Menurutnya, terulangnya gangguan besar setelah insiden November 2023 ikut mendorong regulator memilih jalur pengadilan. Optus mengatakan akan terus memperkuat ketahanan jaringan, sistem, dan proses internal. Perusahaan juga menyatakan sedang menjalankan rekomendasi laporan Schott.

Relevansi bagi layanan darurat Indonesia

Australia memakai 000, sedangkan Indonesia mengatur layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2016 mewajibkan operator jaringan meneruskan panggilan ke pusat darurat sesuai lokasi penelepon. Aturan itu juga mewajibkan jaringan dan sarana telekomunikasi terhubung dengan pusat panggilan darurat. Struktur layanan dan mekanisme penegakannya tidak sama dengan sistem Australia.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang memuat angka penindakan pembanding untuk gangguan serupa. Karena itu, nilai denda Australia tidak tepat dipakai sebagai perkiraan sanksi di Indonesia. Perkara Optus terutama menunjukkan risiko ketika pemantauan jaringan tidak menguji jalur panggilan darurat secara terpisah. Hasil akhirnya tetap bergantung pada pemeriksaan Pengadilan Federal Australia.