Pertemuan ke-55 para pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) berlangsung di Koror, Palau, dalam rangkaian 30 Agustus–4 September 2026. Pemerintah Palau menetapkan tema “B.E.L.A.U. — Building Economies: Life. Action. Unity.” untuk pertemuan tersebut. Agenda para pemimpin dimulai pada 31 Agustus setelah rangkaian kegiatan pembuka. Laporan ini mencatat perkembangan sampai 31 Agustus, sebelum komunike akhir tersedia.

Reuters melaporkan setidaknya lima kepala pemerintahan tidak menghadiri pertemuan secara langsung. Mereka adalah pemimpin Fiji, Kiribati, Samoa, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Wale pulang untuk menghadapi mosi tidak percaya. Presiden Kiribati Taneti Maamau tidak berangkat karena parlemen bersidang dan penerbangan terbatas. Menteri atau pejabat senior diperkirakan mewakili negara-negara tersebut.

PIF mengambil keputusan melalui konsensus

PIF berdiri pada 1971 sebagai wadah kerja sama politik kawasan Pasifik. Daftar resmi PIF memuat 18 negara dan wilayah anggota, tanpa Indonesia, Tiongkok, ataupun Taiwan. Para pemimpin menetapkan keputusan melalui konsensus dan menuangkannya dalam komunike. Menteri atau pejabat senior tetap mewakili negara yang pemimpinnya absen, sementara keputusan bergantung pada konsensus anggota.

Indonesia berstatus mitra dialog, bukan anggota PIF. Sekretariat PIF mencatat Indonesia sebagai satu dari 21 mitra dialog dan menyebut status itu berlaku sejak 2001. Mekanisme tersebut mempertemukan mitra dengan pemimpin PIF untuk membahas prioritas kawasan dan dukungan program. Konsensus tetap ditetapkan oleh para pemimpin anggota, bukan oleh mitra dialog.

Citra satelit Pulau Koror di Palau
Pulau Koror menjadi lokasi rangkaian PIF ke-55. (Sentinel-2 cloudless 2016 oleh EOX IT Services GmbH, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Taiwan hadir melalui jalur mitra pembangunan

Status Taiwan berbeda dari 21 mitra dialog PIF. Reuters melaporkan Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung diundang untuk pertemuan dan kegiatan sampingan di sekitar forum. Taiwan hadir sebagai mitra pembangunan, sedangkan Tiongkok tercatat sebagai mitra dialog sejak 1990. Perbedaan status itu ikut membentuk perselisihan protokol antara Beijing dan Taipei.

Reuters mencatat Palau, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu tetap memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tiongkok mempersoalkan kehadiran Lin, tetapi undangan tersebut tidak mengubah daftar anggota PIF. ABC News menjelaskan bahwa Taiwan bertemu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengannya sebagai mitra pembangunan, bukan peserta dialog resmi para mitra. Pemisahan jalur ini menjelaskan mengapa kehadiran dalam satu rangkaian acara tidak berarti memiliki status kelembagaan yang sama.

Peluncuran rudal Tiongkok menguji konsensus keamanan

Perselisihan kawasan tidak terbatas pada status Taiwan. ABC News melaporkan rudal balistik antarbenua yang diuji Tiongkok pada Juli jatuh dekat zona ekonomi eksklusif Tuvalu. Pertemuan menteri luar negeri PIF sebelumnya gagal menyepakati pernyataan bersama untuk mengecam uji tersebut. Karena keputusan diambil secara konsensus, keberatan satu anggota bisa menghalangi pernyataan bersama.

Kegagalan mencapai kesepakatan sebelum KTT tidak membuktikan seluruh forum terpecah. Negara anggota memiliki hubungan keamanan dan diplomatik yang berbeda dengan Tiongkok, Amerika Serikat, Australia, serta Taiwan. Alasan ketidakhadiran para pemimpin juga tidak sama. Bukti publik sampai 31 Agustus belum cukup untuk menyimpulkan semua ketidakhadiran berasal dari satu tekanan eksternal.

Dana iklim bergerak menuju tahap pengajuan proyek

Agenda iklim memiliki jalur pelaksanaan melalui Pacific Resilience Facility (PRF). Pernyataan bersama Australia dan Fiji menyebut PRF memberi hibah untuk adaptasi iklim, kesiapsiagaan bencana, serta penanganan kerugian dan kerusakan. Kedua negara meratifikasi perjanjian PRF pada 6 Mei 2026. Pembukaan pengajuan proyek pertama dijadwalkan pada KTT Palau.

Pembukaan pengajuan belum sama dengan persetujuan proyek atau pencairan dana. Dokumen pelaksanaan masih perlu memuat syarat pemohon, besaran hibah, penerima, dan jadwal. Tanpa rincian tersebut, kemajuan yang terverifikasi masih berada pada tahap pembentukan fasilitas dan pembukaan proses. Komunike akhir juga diperlukan untuk melihat dukungan kolektif para anggota.

Pertambangan laut dalam membelah kepentingan ekonomi

Pertambangan laut dalam (deep-sea mining) mempertemukan isu pendapatan, mineral kritis, dan risiko lingkungan. Anadolu Agency melaporkan Palau mendukung penghentian sementara penambangan, sedangkan Nauru, Kiribati, dan Tonga menjajakinya sebagai sumber pendapatan. Nodul polimetalik di dasar laut mengandung logam untuk baterai, elektronik, dan teknologi pertahanan. Perbedaan kepentingan itu membuat agenda pembahasan belum bisa dibaca sebagai persetujuan kawasan untuk menambang.

Persaingan akses mineral melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat, tetapi negara-negara pulau memiliki kepentingan ekonomi serta lingkungan sendiri. Posisi tiap pemerintah perlu dibedakan dari sikap kolektif PIF. Sampai batas waktu laporan ini, dokumen akhir mengenai pertambangan belum tersedia. Klaim tentang kebijakan bersama karena itu harus menunggu komunike dan langkah pelaksanaan.

Kelautan dan iklim menghubungkan agenda Indonesia dengan PIF

Rencana Strategis Direktorat Pasifik dan Oseania 2025–2029 menempatkan kelautan dan perubahan iklim sebagai kepentingan bersama Indonesia dengan PIF. Dokumen Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) juga mencantumkan rencana dukungan bagi PRF. Arah itu beririsan dengan agenda Palau, tetapi belum membuktikan adanya komitmen baru pada KTT ke-55. Renstra tersebut tidak memuat nilai, jadwal, atau bentuk dukungan khusus untuk pertemuan ini.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan keterangan resmi Kemlu yang merinci delegasi Indonesia atau posisi nasional pada KTT Palau 2026. Daftar mitra dialog hanya memastikan kedudukan kelembagaan Indonesia, bukan kehadiran seorang pejabat pada setiap pertemuan. Karena itu, laporan ini tidak menyatakan Indonesia hadir atau menyetujui agenda tertentu. Posisi nasional baru bisa dinilai dari pernyataan pemerintah atau dokumen pertemuan yang menyebut Indonesia.

Komunike akhir menjadi batas antara agenda dan keputusan

Tiga dokumen menentukan bobot hasil KTT bagi Indonesia: komunike pemimpin, dokumen pengajuan PRF, dan keterangan resmi Kemlu. Komunike menunjukkan kesepakatan 18 anggota, bukan otomatis sikap seluruh mitra dialog. Dokumen PRF akan memperlihatkan apakah rencana pendanaan sudah memiliki prosedur yang operasional. Keterangan Kemlu diperlukan sebelum hubungan agenda Palau dengan kebijakan Indonesia dinilai lebih jauh.