Keiko Fujimori dilantik sebagai presiden Peru di Kongres, Lima, pada 28 Juli 2026. Pemimpin Fuerza Popular itu memulai masa jabatan lima tahun setelah tiga pencalonan sebelumnya berakhir dengan kekalahan. Associated Press melaporkan bahwa Fujimori menjadi presiden kesembilan Peru dalam satu dekade. Pemerintah barunya menghadapi tuntutan untuk menekan kejahatan sekaligus memulihkan stabilitas politik.

Selisih 49.641 suara mengakhiri pemilu yang ketat

Pemungutan suara putaran kedua berlangsung pada 7 Juni. Jurado Nacional de Elecciones (JNE) menetapkan Fuerza Popular memperoleh 9.223.396 suara dan Juntos por el Perú meraih 9.173.755 suara. Selisih keduanya mencapai 49.641 suara. JNE kemudian menetapkan Fujimori beserta dua wakil presidennya untuk masa jabatan 2026–2031.

Roberto Sánchez menolak penghitungan suara dari luar negeri menjelang penetapan hasil. Timnya mempersoalkan perubahan prosedur pengiriman berita acara dari konsulat ke Lima. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan perubahan itu telah memperoleh izin otoritas pemilu setelah aplikasi pemindaian bermasalah pada putaran pertama. JNE menyebut seluruh keberatan atas berita acara telah diselesaikan sebelum hasil akhir diumumkan.

Keiko Fujimori berbicara di ruang sidang Kongres Peru
Fujimori telah aktif dalam politik nasional Peru sejak memasuki Kongres pada 2006. (Congreso de la República del Perú/CC BY 2.0, dikutip dari Wikimedia Commons)

Dua partai memegang separuh kursi Senat

Fujimori mewarisi hubungan eksekutif dan legislatif yang berulang kali memicu pergantian pemimpin. Dari sembilan presiden dalam satu dekade, hanya tiga yang masuk melalui pemilihan langsung. Presiden lainnya menggantikan pendahulu yang mundur atau diberhentikan Kongres. Masa jabatan baru karena itu akan diuji oleh kemampuan pemerintah membangun dukungan lintas partai.

Fuerza Popular menjadi fraksi terbesar di Senat baru, tetapi tidak menguasai mayoritas sendiri. Data yang dipublikasikan Diario Oficial El Peruano mencatat Fuerza Popular meraih 22 kursi dan Renovación Popular delapan kursi dari total 60 kursi. Kedua partai bersama-sama menempati tepat setengah kursi. Dukungan tambahan tetap dibutuhkan untuk keputusan yang mensyaratkan suara mayoritas.

Warisan Alberto Fujimori tetap membelah masyarakat

Kembalinya keluarga Fujimori ke istana presiden membawa warisan politik yang saling bertentangan. Pendukung Alberto Fujimori mengenangnya karena menstabilkan ekonomi dan mengalahkan kelompok bersenjata Sendero Luminoso pada 1990-an. Ia kemudian dihukum atas korupsi dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta menjalani 16 tahun penjara. Ia mendapat pengampunan pada Desember 2023 dan meninggal pada September 2024.

Keiko Fujimori memasuki kehidupan publik pada usia 19 tahun dan kemudian menjadi anggota Kongres. Pada hari pelantikannya, anggota oposisi dan keluarga korban kekerasan negara berunjuk rasa di luar gedung parlemen. Mereka membawa foto korban yang tewas dalam demonstrasi antipemerintah pada 2022 dan 2023. Tuntutan penyelidikan atas kematian tersebut kini menjadi salah satu ujian awal bagi pemerintah baru.

Agenda keamanan mengadopsi unsur kebijakan El Salvador

Fujimori menempatkan kejahatan terorganisasi dan pemerasan sebagai prioritas pemerintah. Ia mengusulkan penjara berkapasitas besar yang meniru Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) di El Salvador. Usulan lain mencakup penyamaran identitas hakim dalam perkara pidana, deportasi migran tanpa dokumen, dan kewajiban kerja bagi narapidana. Rincian hukum, anggaran, serta mekanisme pengawasan untuk kebijakan tersebut belum diumumkan secara lengkap.

Pada pidato awalnya, Fujimori juga menyatakan militer akan memimpin operasi keamanan untuk sementara di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi. Ia mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen dan penataan ulang layanan sosial untuk menekan malnutrisi di perdesaan. Pemerintah juga berjanji memperluas infrastruktur melalui kemitraan dengan investor swasta. Pelaksanaan janji itu akan menentukan apakah dukungan politik di Senat berubah menjadi hasil kebijakan.

Dampak bagi hubungan Indonesia belum terdokumentasi

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang menilai dampak pergantian pemerintahan Peru bagi hubungan bilateral. Karena itu, pelantikan Fujimori belum bisa dibaca sebagai perubahan kebijakan Peru terhadap Indonesia. Informasi yang sudah terverifikasi berpusat pada hasil pemilu, susunan Senat, dan agenda domestik pemerintah baru. Penilaian hubungan bilateral memerlukan pernyataan resmi atau kebijakan yang belum tersedia dalam penelusuran ini.