Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui hibah US$100 juta bagi Suriah pada 6 Agustus 2026. Dana dari Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA) itu ditujukan untuk membangun fondasi sektor keuangan yang aman dan berbasis digital. Bank Dunia menyebut proyek tersebut mencakup infrastruktur pembayaran, sistem inti bank sentral, teknologi informasi, dan keamanan siber. Dukungan juga meliputi pengawasan bank serta penguatan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kebutuhan itu berangkat dari kondisi sektor keuangan Suriah setelah 14 tahun konflik. Bank Dunia menggambarkan sistemnya berukuran kecil, terpusat pada bank, dan masih bergantung pada uang tunai. Infrastruktur pembayaran digital tertinggal, sementara kemampuan pengawasan dan penjagaan stabilitas keuangan terbatas. Hambatan tersebut menaikkan biaya transaksi dan mempersulit hubungan Suriah dengan jalur keuangan internasional.

Sasaran digital belum menjadi capaian

Bank Dunia menetapkan ukuran hasil yang harus dicapai selama masa pelaksanaan. Proyek menargetkan sedikitnya 15 juta pembayaran ritel elektronik per tahun dan 500.000 pengguna aktif. Pengguna itu mencakup individu dan pelaku usaha, termasuk 150.000 perempuan. Angka tersebut adalah sasaran proyek, bukan jumlah transaksi atau pengguna yang sudah tercatat.

Komponen lain menyasar kondisi internal perbankan. Proyek akan membiayai penilaian kualitas aset (Asset Quality Review) independen untuk bank milik negara dan bank swasta. Cakupannya direncanakan meliputi seluruh sistem perbankan. Namun, siaran Bank Dunia belum memuat hasil pemeriksaan, kebutuhan modal, atau jadwal perbaikan bagi setiap bank.

Deretan server di pusat data untuk sistem keuangan digital (ilustrasi)

Pelunasan tunggakan membuka kembali akses pendanaan

Suriah baru kembali memenuhi syarat untuk menerima operasi baru Bank Dunia pada 2025. Arab Saudi dan Qatar melunasi tunggakan Suriah kepada IDA sekitar US$15,5 juta, efektif 12 Mei 2025. Bank Dunia menyatakan tidak ada lagi saldo tertunggak atas kredit IDA kepada Suriah pada tanggal tersebut. Pemulihan kelayakan tetap tunduk pada kebijakan operasional Bank Dunia.

Pembukaan akses pendanaan berlangsung ketika basis ekonomi Suriah masih rapuh. Bank Dunia memperkirakan produk domestik bruto Suriah telah menyusut lebih dari 50 persen sejak 2010. Pendapatan nasional bruto per kapita tercatat US$830 pada 2024. Laporan yang sama menilai data ekonomi Suriah masih sangat terbatas dan sulit diperoleh.

Pencabutan sanksi tetap menyisakan pengecualian

Uni Eropa memutuskan mencabut sanksi ekonominya terhadap Suriah pada 21 Mei 2025 untuk mendukung transisi dan pemulihan. Keputusan itu bukan penghapusan seluruh pembatasan. Uni Eropa mempertahankan sanksi terkait rezim Assad, alasan keamanan, persenjataan, dan teknologi yang bisa dipakai untuk represi internal. Uni Eropa juga menyatakan akan tetap memantau perkembangan di lapangan.

Pengecualian tersebut penting bagi bank dan perusahaan yang hendak memproses transaksi lintas batas. Pencabutan sanksi ekonomi secara umum tidak otomatis membolehkan transaksi dengan setiap orang atau entitas. Pemeriksaan kepatuhan tetap diperlukan menurut yurisdiksi dan pihak yang terlibat. Proyek Bank Dunia membangun infrastruktur serta kemampuan pengawasan, tetapi tidak menghapus kewajiban itu.

Implikasi bagi Indonesia belum terdokumentasi

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang menilai dampak proyek ini bagi transaksi dengan Suriah. Belum tersedia pula angka pembanding resmi mengenai potensi perubahan biaya atau volume pembayaran kedua negara. Karena itu, hibah tersebut belum bisa dibaca sebagai bukti bahwa transaksi Indonesia–Suriah akan segera meningkat. Ukuran awal yang tersedia masih berupa sasaran proyek pada sistem keuangan Suriah.