Seoul menghidupkan kembali jalur Gyeongwon di tengah kebuntuan Korea

Korea Selatan akan memulai kembali pemulihan bagian jalur Gyeongwon yang terputus di dekat Zona Demiliterisasi (DMZ). Menteri Unifikasi Chung Dong-young mengumumkan keputusan itu pada 5 Agustus 2026, dengan tujuan menjaga peluang koneksi menuju Wonsan di Korea Utara. Pekerjaan hanya berlangsung di wilayah Korea Selatan dan belum mencakup sambungan lintas perbatasan. Pyongyang juga belum menyetujui pembukaan kembali jalur kereta antar-Korea.

Jalur Gyeongwon dahulu menghubungkan Seoul dengan Wonsan di pantai timur Semenanjung Korea. Pembagian semenanjung setelah Perang Dunia II dan Perang Korea memutus lintasan itu di sekitar DMZ. Korea Selatan memulai pemulihan satu bagian jalur pada 2015, tetapi menghentikannya pada 2016 setelah uji coba nuklir dan rudal Korea Utara. Pengumuman terbaru menghidupkan kembali proyek tersebut setelah terhenti hampir sepuluh tahun.

Bagian domestik didahulukan tanpa menunggu Pyongyang

Pemerintah di Seoul memilih mengerjakan bagian yang berada dalam kewenangannya sendiri. Pemulihan jalur ditujukan untuk memperbaiki akses ke kawasan perbatasan dan menjaga prasarana bagi kemungkinan koneksi pada masa depan. Namun, pemerintah belum mengumumkan nilai anggaran maupun jadwal penyelesaiannya. Tanpa persetujuan Korea Utara, rel yang diperbaiki belum akan menjadi jalur internasional.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Lee Jae-myung. Rencana kerja Kementerian Unifikasi 2026 memuat persiapan koneksi kereta Korea Selatan–Korea Utara–Tiongkok dan pariwisata internasional ke kawasan Wonsan-Kalma. Dokumen itu menyebut riset bersama Korea Selatan dan Tiongkok mengenai standar teknis serta sistem operasi kereta sebagai langkah awal. Partisipasi Korea Utara masih menjadi sasaran diplomatik, bukan komitmen yang telah disepakati.

Infrastruktur perbatasan berada dalam sengketa politik

Kondisi politik bergerak berlawanan dengan rencana konektivitas Seoul. Korea Utara menghancurkan bagian jalan dan rel lintas perbatasan pada 2024, setelah hubungan kedua pihak kembali memburuk. Pyongyang juga meninggalkan tujuan lama reunifikasi damai dan mengubah konstitusinya untuk menempatkan Korea Selatan sebagai musuh permanen. Langkah tersebut mempersempit ruang bagi proyek yang membutuhkan kerja sama teknis dan politik dari kedua pihak.

Lee tetap menempatkan pengurangan ketegangan dan pemulihan dialog sebagai kebijakan pemerintahannya. Sikap itu belum menghasilkan tanggapan positif dari Korea Utara. Pyongyang berulang kali menyatakan tidak berminat menghidupkan kembali perundingan dengan Seoul dalam kondisi sekarang. Karena itu, pemulihan jalur Gyeongwon lebih tepat dibaca sebagai persiapan sepihak Korea Selatan daripada tanda mencairnya hubungan.

Wonsan tetap menjadi tujuan jangka panjang

Wonsan memiliki arti ganda bagi proyek ini. Kota tersebut merupakan tujuan historis jalur Gyeongwon sekaligus lokasi kawasan wisata Wonsan-Kalma yang dipromosikan Korea Utara. Rencana Seoul menghubungkan kereta dan pariwisata menempatkan kota itu dalam agenda pertukaran ekonomi jangka panjang. Pelaksanaannya tetap bergantung pada dialog, aturan lintas perbatasan, keamanan, dan kesesuaian sistem kereta.

Tiga perkembangan akan menentukan apakah proyek bergerak melampaui pekerjaan domestik. Pemerintah Korea Selatan perlu mengumumkan anggaran dan jadwal konstruksi, sedangkan Korea Utara perlu membuka ruang komunikasi resmi. Kedua pihak juga harus menyepakati pemulihan prasarana di sisi utara serta aturan operasi lintas batas. Selama syarat itu belum terpenuhi, rel menuju DMZ tetap menjadi simbol pilihan kebijakan Seoul, bukan rute menuju Wonsan yang siap digunakan.