Penghitungan suara pemilihan presiden Zambia dihentikan pada Jumat, 14 Agustus 2026, lalu dilanjutkan beberapa jam kemudian dengan pengamanan diperketat. Komisi Pemilihan Zambia (Electoral Commission of Zambia/ECZ) mengatakan serangan menyasar petugas di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Komisi juga melaporkan pencurian surat suara yang telah dicoblos. Ketua ECZ Mwangala Zaloumis mengumumkan pembukaan kembali setelah ancaman keamanan dinilai terkendali.

Zaloumis mengatakan kekerasan terjadi di sejumlah kecil TPS di Lusaka. ECZ mengambil keputusan setelah meninjau situasi dan berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Pernyataan awal komisi tidak menyebut pelaku serangan atau pencurian. Lokasi terperinci dan jumlah TPS yang terdampak juga belum diumumkan.

Petugas pemilu mendampingi pemilih di samping kotak suara dalam sebuah TPS di Afrika (ilustrasi)
ECZ menyatakan petugas pemilu menjadi sasaran kekerasan dan surat suara yang telah dicoblos dicuri. (Photo by Fatima Yusuf/Pexels, ilustrasi)

Penghitungan dilanjutkan dengan pengamanan diperketat

Polisi menyatakan seorang pejabat partai tewas di sebuah TPS saat pemungutan suara 13 Agustus dan sembilan tersangka ditangkap. Polisi antihuru-hara dan tentara dengan kendaraan lapis baja ditempatkan di sejumlah lokasi selama penangguhan. Pengerahan itu mencakup pusat penghitungan nasional di Lusaka. Pada saat itu, belum ada laporan mengenai kerusuhan besar.

ECZ mencatat 8.786.300 pemilih terdaftar untuk pemilu 2026 di 116 distrik. Pemungutan suara berlangsung di lebih dari 13.500 TPS untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan anggota dewan pemerintah daerah. Presiden Hakainde Hichilema menjadi satu dari 14 calon presiden. Jadwal ECZ menempatkan verifikasi hasil pada 15–17 Agustus dan deklarasi hasil pada 17 Agustus 2026.

Klaim oposisi belum disertai bukti

Calon oposisi Brian Mundubile mengaku menerima informasi bahwa militer menguasai lokasi penghitungan di setidaknya satu kota. Ia juga mengatakan kotak berisi surat suara dipindahkan dari TPS di lokasi lain. Mundubile tidak menyertakan bukti untuk kedua tuduhan tersebut. Sumber yang diperiksa belum memuat konfirmasi independen atau tanggapan militer atas rincian tuduhan itu.

Mundubile memperingatkan bahwa penangguhan membuka peluang campur tangan atau manipulasi hasil. Ia kemudian menyatakan melalui media sosial bahwa dirinya diperiksa oleh militer. Pernyataan tersebut juga berasal dari Mundubile dan belum dikonfirmasi secara independen dalam sumber yang diperiksa.

Hichilema meminta warga tetap damai, sabar, dan menunggu hasil resmi dari lembaga penyelenggara pemilu. Ia mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua selama lima tahun. Mundubile, mantan menteri berusia 55 tahun, memimpin aliansi partai oposisi yang menjadi penantang utama.

Catatan demokrasi dan ekonomi Zambia

Zambia mencatat beberapa pergantian kekuasaan secara damai sejak kembali ke demokrasi multipartai pada 1991. Kemenangan Hichilema pada 2021 menjadi pergantian kekuasaan ketiga kepada calon oposisi dalam periode tersebut. Gangguan pada penghitungan tahun ini karena itu mendapat perhatian di tengah rekam jejak tersebut.

Pemilu 2026 juga menjadi penilaian terhadap kebijakan ekonomi Hichilema di negara produsen tembaga utama. Pemerintahannya merestrukturisasi utang negara serta menekan inflasi dan menstabilkan mata uang. Namun, biaya hidup, pengangguran, harga pangan, dan pasokan listrik yang tidak stabil masih membebani banyak rumah tangga.

Informasi yang masih terbatas

Pembukaan kembali penghitungan menunjukkan ECZ menilai ancaman keamanan telah terkendali. Keputusan itu tidak membuktikan atau membantah tuduhan oposisi mengenai intervensi militer. Sumber yang diperiksa juga belum menjelaskan penanganan surat suara yang dicuri. Hasil resmi belum diumumkan ketika informasi terakhir diperiksa pada 14 Agustus 2026.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) mengenai dampak peristiwa ini terhadap WNI. Laporan internasional yang diperiksa juga tidak menyebut keterlibatan warga Indonesia. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan adanya dampak langsung terhadap WNI atau layanan konsuler Indonesia di Zambia.