Rencana serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran ditahan ketika negara-negara Teluk meminta waktu bagi jalur diplomatik. Presiden AS Donald Trump menyebut pembukaan Selat Hormuz dan penyelesaian sengketa nuklir sebagai bagian dari kesepakatan yang ia inginkan. Iran tidak mengakui bahwa pembukaan penuh selat sudah disepakati. Perbedaan itu membuat penghentian serangan lebih tepat dibaca sebagai jeda, bukan akhir perang.

Keputusan Washington muncul setelah berbulan-bulan pertempuran dan serangan terhadap pangkalan, infrastruktur, serta pelayaran komersial di kawasan. Associated Press melaporkan bahwa Trump menahan serangan setelah mendengar permintaan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman disebut menekankan risiko eskalasi terhadap ekonomi global. Washington lalu memberi waktu tambahan bagi perundingan yang melibatkan sejumlah mediator kawasan.

Pesawat tempur berada di landasan saat sejumlah orang berdiri di dekat pagar (ilustrasi)
Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di Yordania menjadi salah satu lokasi penempatan personel dan pesawat Amerika Serikat di kawasan. (Ilustrasi/Photo by Sevcan Alkan on Unsplash)

Penghentian serangan bergantung pada kesepakatan yang belum terlihat

Trump mengumumkan penundaan itu setelah sebelumnya mengancam serangan berskala besar. Al Jazeera mencatat bahwa Trump mensyaratkan pembukaan segera dan penuh Selat Hormuz serta berakhirnya ancaman nuklir Iran. Gedung Putih tidak memublikasikan naskah kesepakatan, daftar penandatangan, atau mekanisme pelaksanaannya. Iran juga membantah telah meminta Washington menghentikan serangan.

Teheran mempertahankan jalur pembicaraan dengan Oman, tetapi menolak gambaran bahwa perundingan langsung dengan AS telah dimulai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan Iran tidak akan menerima atau mengirim delegasi dalam beberapa hari tersebut. Pernyataan itu berlawanan dengan klaim Trump bahwa pembicaraan dengan Iran akan berlangsung pada 3 Agustus. Pesan tetap bergerak melalui negara perantara, tetapi kedua pemerintah memberi nama berbeda untuk proses yang berlangsung.

Riwayat jeda sebelumnya menambah keraguan. Kesepakatan sementara pada Juni runtuh setelah sengketa mengenai kendali pelayaran di selat. Iran menghendaki kewenangan lebih besar atas rute, sedangkan AS menuntut lalu lintas tanpa izin atau pungutan dari Teheran. Tanpa dokumen bersama, kata “dibuka” masih memiliki arti yang berbeda bagi kedua pihak.

Rancangan Oman–Iran membagi arah pelayaran

Rancangan yang beredar mencoba memisahkan arus kapal menurut arah perjalanan. Dua sumber kawasan mengatakan kepada Axios bahwa pengaturan sementara 60 hari akan mengarahkan kapal masuk melalui perairan Iran dan kapal keluar melalui perairan Oman. Selama masa itu, kapal disebut tidak dikenai biaya atau pungutan. Para pihak juga dilaporkan menargetkan pembersihan ranjau di jalur tengah dalam 30 hari.

Rincian tersebut belum setara dengan perjanjian resmi. Sumber Axios tidak disebutkan namanya, dan naskah yang dibicarakan belum dipublikasikan oleh Oman maupun Iran. Persetujuan politik di Teheran juga menjadi bagian dari proses yang dilaporkan. Angka 60 hari dan 30 hari karena itu menggambarkan rancangan, bukan tenggat yang sudah mengikat.

AP melaporkan Baghaei menyebut penyusunan kesepakatan dengan Oman telah memasuki tahap akhir pada 5 Agustus. Pejabat AS yang dikutip AP menyatakan rute sementara tidak boleh memuat izin, pungutan, atau biaya. Trump pada 6 Agustus tidak memastikan bahwa kesepakatan sudah tercapai. Posisi publik kedua pihak masih menyisakan jarak antara rute sementara dan pembukaan penuh selat.

Lalu lintas naik, tetapi serangan kapal belum berhenti

Pembicaraan diplomatik belum menghapus risiko bagi awak dan perusahaan pelayaran. Lloyd’s List Intelligence mencatat sedikitnya dua kapal terkena serangan di Selat Hormuz dalam sepekan hingga 6 Agustus. Sejumlah kapal lain melaporkan nyaris terkena serangan atau menerima peringatan dari pihak yang mengaku mewakili Garda Revolusi Iran. Klaim serangan Houthi terhadap kapal di Laut Merah juga belum terverifikasi secara independen.

Data yang sama menunjukkan 84 pelintasan pada pekan 27 Juli hingga 2 Agustus, naik dari 45 pada pekan sebelumnya. Jumlah itu tetap jauh di bawah lebih dari 700 pelintasan per pekan sebelum krisis. Kenaikan mingguan belum berarti jadwal pelayaran, premi asuransi, dan keselamatan awak kembali normal. Setiap insiden baru juga berisiko menggagalkan pengaturan sementara sebelum rute permanen disepakati.

Bagi Indonesia, isu utamanya adalah kapal dan ketahanan pasokan

Selat Hormuz bukan perdebatan diplomatik yang jauh dari kepentingan Indonesia. Kapal terkait perusahaan Indonesia pernah menunggu jalur aman di kawasan Teluk Persia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 29 Maret menyatakan pemerintah mengoordinasikan pelintasan Pertamina Pride dan Gamsunoro bersama pihak Iran. ESDM menempatkan keselamatan awak, keamanan kapal, dan kelangsungan pasokan sebagai tiga kepentingan yang berjalan bersama.

Pemerintah juga membuka pilihan impor minyak mentah dan bahan bakar dari luar Timur Tengah. Kebijakan itu mengurangi ketergantungan pada satu jalur, tetapi tidak meniadakan pengaruh harga global. ESDM menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia pada Juni 2026 sebesar US$83,45 per barel, turun dari US$106,56 pada Mei. Kementerian mengaitkan penurunan tersebut dengan meredanya ketegangan dan pemulihan bertahap jalur distribusi.

Angka Juni tidak menggambarkan dampak rancangan Iran–Oman pada Agustus. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan penilaian resmi pemerintah Indonesia atas rancangan tertanggal 5 Agustus atau status terbaru kapal Indonesia di jalur tersebut. Pemerintah sebelumnya menyatakan terus memantau pasokan, permintaan, dan kondisi geopolitik. Bagi pembaca Indonesia, ukuran kemajuan bukan pengumuman politik semata, melainkan pelintasan yang aman dan pasokan yang tetap terjaga.