Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berjanji pulang dari India paling lambat Desember 2026. Hasina mengatakan kepada AFP bahwa ia menyadari kemungkinan dibunuh, ditangkap, atau dipenjara setelah kembali. Politikus berusia 78 tahun itu tetap menyatakan ingin pulang karena merasa dipanggil oleh pendukungnya. Ia tidak menyebut tanggal atau jalur kepulangan yang pasti.

Dari kejatuhan pemerintah hingga vonis mati

Gerakan yang dipimpin mahasiswa menjatuhkan pemerintahan Hasina pada Agustus 2024. Ia meninggalkan Bangladesh dengan helikopter dan kemudian tinggal di lokasi yang dirahasiakan di India. Kejatuhan itu mengakhiri masa pemerintahannya selama 15 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan hingga 1.400 orang tewas pada 1 Juli–15 Agustus 2024.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut ribuan orang lain terluka dan mayoritas korban ditembak aparat keamanan Bangladesh. Tim pencari fakta juga menemukan alasan kuat untuk menduga adanya kebijakan resmi guna menyerang serta menekan demonstran. Temuan itu menuntut penyelidikan pidana lebih lanjut atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan. Angka 1.400 tetap berupa perkiraan berdasarkan sejumlah sumber yang dinilai kredibel.

Mahasiswa dan warga mengikuti pawai di Shahbagh, Dhaka, setelah pengunduran diri Sheikh Hasina pada Agustus 2024

International Crimes Tribunal Bangladesh (ICT), pengadilan domestik di Dhaka, mengadili Hasina secara in absentia. ICT menyatakan Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal bersalah pada 17 November 2025 lalu menjatuhkan vonis mati. Mantan kepala kepolisian Chowdhury Abdullah Al-Mamun menerima hukuman penjara lima tahun setelah menjadi saksi penuntut. Perkara itu berkaitan dengan penindasan terhadap demonstrasi 2024.

Human Rights Watch (HRW) menilai proses tersebut tidak memenuhi standar internasional untuk peradilan yang adil. Hasina dan Kamal tidak hadir serta tidak diwakili penasihat hukum pilihan mereka. HRW tetap menegaskan perlunya pertanggungjawaban atas pelanggaran pada masa pemerintahan Hasina. Organisasi itu meminta penyelidikan yang tidak memihak dan persidangan yang kredibel.

Hasina menolak tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan

Hasina menyebut putusan tersebut sebagai pembalasan politik yang dibungkus hukum. Ia membantah telah mengizinkan penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap demonstran. Menurut Hasina, pemerintahannya berusaha mengarahkan gerakan mahasiswa menuju penyelesaian damai. Ia juga menggambarkan pemberontakan itu sebagai operasi terencana dengan kekerasan terorganisasi dan propaganda.

Mantan perdana menteri itu menyampaikan simpati kepada keluarga korban, tetapi tidak meminta maaf. Ia juga tidak menjawab secara langsung apakah akan kembali berpolitik setelah pulang. Awami League, partai yang dipimpinnya, dilarang mengikuti pemilu 2026. Karena itu, janji kepulangan belum sekaligus menjelaskan peran politik yang akan ia ambil.

Permintaan ekstradisi belum menghasilkan keputusan

Dhaka telah meminta New Delhi menyerahkan Hasina melalui proses ekstradisi. India menyatakan permintaan tersebut masih diperiksa ketika laporan AFP diterbitkan. Hasina mengatakan pejabat India belum membahas ekstradisi dengannya. Ia menegaskan rencana pulang berasal dari keputusannya sendiri, bukan tekanan pemerintah India.

Pemerintahan Bangladesh sudah berganti sejak kepergian Hasina. Tarique Rahman dilantik sebagai perdana menteri pada 17 Februari 2026 setelah koalisi pimpinan Bangladesh Nationalist Party meraih sedikitnya 212 kursi. Pemilu 12 Februari itu menjadi pemilihan nasional pertama sejak pergolakan 2024. Rahman mengambil alih pemerintahan sementara yang dipimpin Muhammad Yunus selama 18 bulan.

Rahman sendiri baru kembali pada Desember 2025 setelah menjalani pengasingan selama 17 tahun di Inggris. Namun, jalur kepulangannya berbeda dari situasi Hasina yang menghadapi vonis mati dan permintaan ekstradisi. Pemerintah Bangladesh menyatakan Hasina akan menerima proses hukum jika kembali. Kepastian pelaksanaan janji itu bergantung pada keputusan Hasina, langkah India, dan proses hukum di Bangladesh.