BRICS masih membahas koneksi sistem pembayaran cepat (fast payment system) dan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC) untuk transaksi lintas batas. Gubernur Reserve Bank of India (RBI) Sanjay Malhotra mengatakan beberapa opsi sedang dipertimbangkan dan proyek itu masih pada tahap pembahasan. Sasaran yang disebut ialah menekan biaya dan mempercepat pembayaran lintas negara. Pernyataan tersebut belum menetapkan platform, jadwal, atau daftar negara peserta.

Indonesia menjadi bagian dari kerja sama pembayaran BRICS sebagai anggota kelompok tersebut. Bank Indonesia (BI) pada 17 April 2026 menyatakan bank sentral anggota sepakat memperkuat kerja sama di bidang sistem pembayaran. Bidang lain mencakup kecerdasan buatan, keamanan siber, teknologi finansial, dan jaring pengaman keuangan internasional. Pengumuman BI tidak memuat rancangan koneksi CBDC, jadwal uji coba, atau daftar peserta.

Pembayaran lintas batas dan NDB berjalan pada jalur berbeda

Agenda pembayaran dan perluasan New Development Bank (NDB) berjalan melalui jalur kelembagaan berbeda. NDB berdiri pada 2015 untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di pasar berkembang. Dokumen investor NDB mencatat modal dasar US$100 miliar, modal ditempatkan awal US$50 miliar, dan modal disetor awal US$10 miliar. Modal dasar bukan nilai pinjaman yang sudah disalurkan.

Hingga akhir Desember 2025, NDB telah menyetujui 139 proyek senilai sekitar US$43,01 miliar. Portofolio aktifnya terdiri atas 115 proyek dengan pembiayaan lebih dari US$35,6 miliar. Sebanyak 59,5 persen portofolio aktif masih berdenominasi dolar AS, sedangkan renminbi mencapai 21,5 persen. Komposisi itu menunjukkan pengurangan ketergantungan pada dolar masih berupa proses bertahap.

Ponsel menampilkan antarmuka pembayaran digital di atas meja (ilustrasi)
Koneksi sistem pembayaran cepat dan CBDC masih dibahas oleh negara-negara BRICS. (Ilustrasi; foto: Jonas Leupe, Unsplash)

Iran mengumumkan rencana, NDB belum mencantumkannya

Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati mengatakan Iran akan bergabung dengan NDB dalam waktu dekat. The Jerusalem Post pada 12 Agustus 2026 melaporkan pengumuman itu berasal dari kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim. Hemmati juga menyebut perdagangan dalam mata uang nasional serta kerja sama moneter bilateral dan trilateral. Pernyataan tersebut tidak menyertakan resolusi NDB, jumlah saham, atau tanggal efektif.

Daftar resmi NDB saat artikel ini disusun belum mencantumkan Iran sebagai anggota maupun calon anggota. Halaman yang sama menjelaskan bahwa calon anggota baru resmi bergabung setelah menyerahkan instrumen aksesi. Status Iran karena itu masih berupa pengumuman dari pihak Iran, bukan penerimaan yang diumumkan NDB.

Zimbabwe diterima, tetapi proses aksesi belum selesai

Dewan Gubernur NDB menerima Zimbabwe sebagai anggota peminjam melalui resolusi 10 Juli 2026. Negara itu akan mengambil 630 saham senilai US$63 juta. Nilainya terdiri atas US$12,6 juta modal disetor dan US$50,4 juta modal yang dapat ditagih. Pemerintah Zimbabwe masih harus meratifikasi perjanjian dan menyelesaikan penyertaan saham.

NDB masih menempatkan Zimbabwe dalam daftar calon anggota dan mensyaratkan penyerahan instrumen aksesi. Penerimaan tersebut belum sama dengan persetujuan pinjaman atau pencairan dana. Setiap proyek tetap memerlukan pengajuan dan keputusan pembiayaan tersendiri.

Posisi Indonesia belum sama dengan keanggotaan resmi NDB

Presiden Prabowo Subianto pada 25 Maret 2025 mengumumkan bahwa Indonesia akan bergabung dengan NDB. Namun, daftar anggota NDB yang diperiksa saat artikel ini disusun belum memuat Indonesia sebagai anggota maupun calon anggota. Perbedaan antara pengumuman politik dan daftar resmi itu masih memerlukan penjelasan dari pemerintah Indonesia atau NDB.

Indonesia sudah memiliki jalur konkret lain untuk pembayaran lintas batas. BI bergabung dengan Project Nexus pada 2 Februari 2026 untuk menghubungkan BI-FAST dengan sistem pembayaran cepat lima negara mitra. Kelima mitra itu ialah Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan India. BI menjelaskan Nexus sebagai inisiatif terpisah yang dipimpin Bank for International Settlements. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang mengonfirmasi partisipasi dalam koneksi CBDC BRICS.

Dokumen pelaksanaan menjadi pembeda

Tolok ukur pelaksanaan ialah aturan teknis jaringan pembayaran, instrumen aksesi anggota NDB, dan keputusan pembiayaan proyek. Pembahasan politik belum menggantikan persetujuan teknis dan hukum pada tiap jalur. Keanggotaan dalam BRICS juga tidak otomatis menghasilkan keanggotaan atau pinjaman dari NDB.