Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan Senat Amerika Serikat menyetujui resolusi penghinaan terhadap Kongres (contempt of Congress) bagi Anthony Fauci. Pemungutan suara pada 6 Agustus 2026 berakhir 8 berbanding 5 sesuai garis partai. Seluruh anggota Partai Demokrat di komite menolak resolusi tersebut. Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DOJ) kemudian mengonfirmasi telah menerima rujukan itu.

Fauci pernah memimpin National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) dan menjadi penasihat medis Gedung Putih. Perselisihan ini muncul dari pemeriksaan Senat atas penanganan pandemi dan asal-usul COVID-19. Resolusi komite tidak menentukan kebenaran salah satu teori asal-usul virus. Fokus perkaranya adalah penolakan Fauci menjawab pertanyaan di bawah panggilan resmi.

Fauci menolak menjawab lebih dari 100 kali

Catatan resmi komite menempatkan kesaksian Fauci pada 29 Juli 2026 di Gedung Senat Dirksen. Sidang dipimpin Senator Republik Rand Paul dari Kentucky. Fauci hadir setelah menerima panggilan resmi, tetapi menggunakan hak Amandemen Kelima untuk tidak memberatkan diri sendiri. Menurut laporan Associated Press, hak itu digunakan lebih dari 100 kali.

Ruang sidang komite Senat Amerika Serikat dengan meja para anggota dan saksi (ilustrasi)

Fauci mengatakan ia mengikuti nasihat pengacara karena menilai Paul berupaya membuatnya mengucapkan sesuatu yang bisa memicu tuntutan. Ia juga menuding Paul memiliki obsesi tidak terkendali terhadap dirinya. Paul menilai penolakan itu menghalangi penyelidikan Kongres. Perbedaan tersebut kemudian menjadi dasar pertarungan mengenai cakupan pengampunan presiden.

Pengampunan lama tidak mencakup kesaksian baru

Presiden Joe Biden memberi Fauci pengampunan penuh dan tanpa syarat pada akhir masa jabatannya. Dokumen pengampunan mencakup kemungkinan pelanggaran federal terkait tugas Fauci sejak 1 Januari 2014 sampai 19 Januari 2025. Cakupannya terkait jabatan di NIAID, tim penanganan COVID-19 Gedung Putih, dan posisi penasihat medis presiden. Pengampunan itu tidak mencakup tindakan baru setelah tanggal penerbitannya.

Paul berpendapat pengampunan telah menghapus risiko tuntutan atas tindakan lama sehingga Fauci tidak lagi berhak menolak jawaban. Tim hukum Fauci menilai ancaman pidana tetap nyata karena jawaban dalam sidang 2026 bisa diperiksa sebagai pernyataan baru. Pengampunan federal juga tidak menutup kemungkinan perkara di tingkat negara bagian. Pengadilan belum memutus penerapan batas tersebut pada sengketa ini.

Rujukan komite melewati pemungutan suara pleno

Paul tidak membawa resolusi itu ke pemungutan suara penuh Senat. Dokumen komite mengarahkan wakil presiden selaku presiden Senat untuk mengirim keputusan kepada jaksa federal di Washington, D.C. AP melaporkan rujukan tersebut tiba di DOJ pada 6 Agustus dan diterima kantor jaksa federal di Washington. Jeanine Pirro memimpin kantor yang menerima perkara itu.

Langkah tersebut memunculkan sengketa prosedural tersendiri. Layanan Riset Kongres menyatakan aturan federal tidak secara tegas mewajibkan persetujuan pleno sebelum rujukan kepada DOJ. Namun, kedua kamar biasanya mengadakan pemungutan suara penuh sebagai praktik lama. Laporan yang sama mencatat sedikitnya satu putusan pengadilan menganggap persetujuan pleno diperlukan.

Penerimaan DOJ belum berarti penuntutan

DOJ menyatakan sedang meninjau rujukan dan akan berkoordinasi dengan Senat. Keputusan komite tidak memaksa jaksa membuka tuntutan pidana. Layanan Riset Kongres menegaskan rujukan pidana tidak mengikat keputusan penuntutan cabang eksekutif. Karena itu, status Fauci belum menjadi terdakwa dan tidak ada putusan bersalah.

Senator Demokrat Gary Peters menilai jalur pidana bersifat menghukum dan tidak akan memaksa Fauci memberikan jawaban. Pengacara Fauci, David Schertler, menyebut pemungutan suara itu sebagai manuver politik untuk menghukum penggunaan hak konstitusional. Paul mempertahankan keputusan komite sebagai upaya menegakkan kewenangan pengawasan Senat. Perbedaan itu akan berlanjut selama DOJ belum menentukan langkah berikutnya.

Tidak ada perbandingan langsung dengan hukum Indonesia

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang menganalisis perkara Fauci. Kami juga belum menemukan kajian resmi yang menyamakan mekanisme contempt of Congress dengan proses hukum di Indonesia. Karena itu, istilah dan tahap perkara AS dipertahankan sesuai konteks kelembagaannya. Rujukan komite, penyelidikan jaksa, dakwaan, dan putusan pengadilan adalah empat tahap yang berbeda.