Mahkamah Agung Ghana membatalkan sistem delegasi untuk memilih calon presiden dan anggota parlemen dari partai politik. Putusan 5 banding 2 pada 29 Juli 2026 mewajibkan seluruh anggota terdaftar yang memenuhi syarat memperoleh hak suara. Partai diberi waktu paling lama satu tahun untuk mengganti mekanismenya. Komisi Pemilihan Ghana harus memastikan pemilihan internal mematuhi Konstitusi 1992.

Gedung Mahkamah Agung Ghana berwarna putih dan jalan di sekitarnya
Mahkamah Agung Ghana di Accra membatalkan sistem delegasi yang dipakai partai politik. (Photo by aripeskoe2, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Hak suara beralih dari delegasi ke seluruh anggota

Sistem lama membatasi pemilihan kandidat kepada pengurus, pejabat daerah, dan wakil lain yang berstatus delegasi. Partai-partai besar Ghana memakai mekanisme itu sejak negara tersebut kembali ke sistem multipartai pada 1992. Jumlah delegasi berkembang, tetapi tidak mencakup setiap anggota yang memenuhi syarat. Putusan baru mengubah siapa yang berhak menentukan calon partai.

Perintah pengadilan mencakup pemilihan calon presiden dan anggota parlemen. Status anggota yang memenuhi syarat tetap ditentukan oleh masing-masing partai. Keputusan, pengangkatan, dan pemilihan yang dilakukan dengan iktikad baik sebelum putusan tetap berlaku. Karena itu, pembatalan sistem delegasi tidak otomatis membatalkan hasil pemilihan internal sebelumnya.

Tiga tokoh membawa sengketa ke pengadilan

Kwabena Frimpong-Boateng, Nyaho Nyaho-Tamakloe, dan Christine Amoako-Nuamah mengajukan perkara tersebut. Ketiganya menilai sistem delegasi menutup suara anggota biasa dan memberi kekuasaan kepada kelompok terbatas. Ghana News Agency melaporkan bahwa pengadilan juga menyoroti risiko korupsi dan pemberian imbalan dalam sistem lama. Para penggugat meminta partisipasi langsung bagi anggota terdaftar yang memenuhi syarat.

Perkara ini menyasar aturan internal New Patriotic Party (NPP), National Democratic Congress (NDC), dan Convention People's Party (CPP). Putusan akhirnya berlaku lebih luas bagi partai politik Ghana. NPP dan NDC selama ini mengandalkan konferensi delegasi untuk memilih kandidat utama. Laporan yang kami telusuri belum menyajikan tanggapan resmi lengkap dari seluruh partai terdampak.

Satu tahun untuk mengubah aturan internal

Partai harus menyesuaikan konstitusi dan tata cara pemilihan internal sebelum tenggat berakhir. Daftar anggota menjadi infrastruktur penting karena hak suara bergantung pada status pendaftaran dan kelayakan. Pemungutan suara yang jauh lebih luas juga menambah kebutuhan tempat, petugas, pengamanan, dan penyelesaian sengketa. Putusan ringkas belum merinci siapa yang menanggung biaya atau bagaimana verifikasi anggota dijalankan.

Pengalaman NDC pada 2016 menunjukkan bahwa pemilihan langsung pernah dijalankan, lalu ditinggalkan pada pemilihan berikutnya. Catatan itu memperlihatkan bahwa cakupan pemilih lebih besar bukan gagasan yang sepenuhnya baru di Ghana. Namun, penerapan serentak bagi semua partai memiliki skala berbeda. Kapasitas organisasi tiap partai juga tidak sama.

Alasan lengkap masih menjadi batas pembacaan

Mahkamah menjadwalkan alasan lengkap tersedia paling lambat 5 Agustus 2026. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan naskah tersebut pada kanal resmi yang dapat diakses. Ringkasan media telah menjelaskan perintah utama, tetapi belum memberi seluruh pertimbangan mayoritas dan pendapat berbeda. Penilaian atas jangkauan hukum putusan perlu diperbarui setelah naskah lengkap tersedia.

Keterkaitan langsung dengan Indonesia juga belum terdokumentasi. Kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang membahas dampak putusan Ghana ini. Perkara tersebut tetap relevan sebagai perkembangan tata kelola internal partai di luar negeri. Namun, perbedaan konstitusi dan sistem kepartaian mencegah penerapannya sebagai acuan hukum langsung di Indonesia.