Koalisi 42 jaksa agung negara bagian Amerika Serikat membuka penyelidikan luas terhadap OpenAI pada Juni 2026. The Next Web melaporkan New York mengirim surat permintaan dokumen tentang iklan, retensi pengguna, data konsumen, data kesehatan, serta kebijakan internal. Permintaan itu juga mencakup perlakuan terhadap anak, warga lanjut usia, dan perilaku model pembelajaran mendalam. OpenAI menyatakan akan bekerja sama dengan kantor para jaksa agung.
Penyelidikan tersebut muncul beberapa hari setelah laporan bahwa OpenAI mengajukan dokumen penawaran saham perdana atau IPO secara rahasia. Kedekatan waktunya mempertemukan dua proses berbeda: penegakan pelindungan konsumen dan persiapan memasuki pasar modal. Surat permintaan dokumen belum membuktikan pelanggaran hukum. Namun, proses itu bisa menghasilkan informasi yang perlu dinilai OpenAI ketika menyusun uraian risiko bagi calon investor.
Enam kelompok dokumen menunjukkan lingkup persoalan
Permintaan para jaksa agung tidak berhenti pada kemungkinan iklan di ChatGPT. Tom's Hardware merinci enam kelompok dokumen yang mencakup pemasaran, keterlibatan pengguna, data kesehatan, pengguna rentan, perilaku model, dan prosedur keselamatan. Salah satu perilaku yang disorot ialah sycophancy, yaitu kecenderungan model menyetujui atau menguatkan pandangan pengguna. Dokumen yang diminta juga menyentuh prosedur eskalasi ketika percakapan memuat risiko melukai diri.
Susunan itu menunjukkan bahwa penyelidik melihat hubungan antara desain produk dan model pendapatan. Sistem percakapan mengumpulkan informasi yang lebih pribadi daripada kata kunci pencarian biasa. Fitur yang mengejar keterlibatan lebih lama dapat berhadapan dengan kewajiban melindungi anak atau pengguna dalam kondisi rentan. Iklan menambah pertanyaan tentang apakah informasi sensitif ikut memengaruhi penargetan atau personalisasi.
Data kesehatan di chatbot tidak otomatis tunduk pada HIPAA
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) melindungi informasi kesehatan ketika ditangani entitas dan mitra usaha yang tercakup di Amerika Serikat. Cakupannya tidak otomatis meluas ke setiap aplikasi yang menerima informasi langsung dari konsumen. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat (HHS) menjelaskan bahwa data yang diterima aplikasi di luar entitas tercakup tidak lagi dilindungi aturan HIPAA. Status suatu layanan bergantung pada hubungan hukum dan cara layanan itu memperoleh data.
Kesenjangan cakupan HIPAA bukan berarti perusahaan bebas memakai data kesehatan tanpa batas. Federal Trade Commission (FTC) menyatakan banyak perusahaan pengumpul informasi kesehatan berada di luar HIPAA tetapi tetap tunduk pada aturan pelindungan konsumen dan pemberitahuan kebocoran. Aturan tersebut mencakup kategori aplikasi kesehatan tertentu yang mengelola informasi kesehatan teridentifikasi. Penerapannya pada chatbot umum tetap bergantung pada fungsi produk, sumber data, dan fakta setiap kasus.
IPO mengubah risiko hukum menjadi informasi bagi investor
The Next Web melaporkan OpenAI mengajukan dokumen IPO secara rahasia pada 8 Juni 2026. Pengajuan rahasia membuat rancangan S-1 belum tersedia untuk diperiksa publik. Karena itu, belum ada dasar terbuka untuk menyatakan bagaimana OpenAI menggambarkan penyelidikan tersebut. Jadwal penawaran, valuasi akhir, dan tanggapan regulator juga masih bisa berubah.
Panduan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menjelaskan bahwa prospektus IPO memuat faktor risiko material dan perkara hukum signifikan. Penyelidikan 42 negara bagian tidak otomatis harus mendapat uraian tertentu hanya karena jumlah anggotanya. OpenAI perlu menilai materialitas, tahap perkara, dan kemungkinan dampaknya pada usaha atau penawaran saham. Investor baru bisa membaca penilaian itu setelah dokumen pendaftaran tersedia bagi publik.
Indonesia memiliki payung data pribadi, bukan aturan khusus chatbot
Konteks Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. UU PDP menggolongkan data dan informasi kesehatan serta data anak sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Pengelola layanan AI tetap harus menilai dasar pemrosesan, tujuan penggunaan, retensi, keamanan, dan pihak penerima data. Klasifikasi tersebut berlaku berdasarkan jenis datanya, bukan berdasarkan apakah layanan menyebut dirinya aplikasi kesehatan.
Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi Indonesia yang secara khusus mengatur penggabungan percakapan kesehatan, personalisasi iklan, dan AI generatif. Ketiadaan temuan itu tidak berarti semua penggunaan tersebut bebas aturan. UU PDP tetap menyediakan kerangka umum, sementara kewajiban sektoral bisa muncul menurut bentuk layanan dan pelakunya. Informasi publik juga belum menunjukkan bagaimana layanan AI di Indonesia memisahkan data percakapan sensitif dari sistem iklan.
Batas penyelidikan dan dampaknya
Dokumen permintaan yang lengkap belum tersedia dalam sumber publik yang kami periksa. Daftar 42 negara bagian dan pembagian peran antarkantor jaksa agung juga belum diumumkan secara rinci. Laporan media menyediakan garis besar, sedangkan temuan penyelidik belum diterbitkan. Tuduhan mengenai bahaya pada pengguna tetap perlu diuji melalui bukti, tanggapan perusahaan, dan proses hukum.
Kasus ini memperlihatkan tiga lapisan tata kelola yang sebelumnya kerap dibahas terpisah. Lapisan itu ialah keamanan pengguna rentan, pemrosesan data sensitif, dan risiko hukum sebelum penawaran saham. Untuk layanan yang menghubungkan AI dengan kesehatan, persoalan serupa juga terlihat pada perbedaan jalur akses dan akuntabilitas dalam pembahasan ChatGPT Health dan SATUSEHAT. Hasil penyelidikan OpenAI akan menentukan apakah hubungan ketiga lapisan itu berujung pada tuntutan, kesepakatan, atau perubahan produk.
Sumber dan rujukan
- OpenAI is under investigation by 42 state attorneys general, days after filing for its IPO(The Next Web)
- OpenAI hit with sweeping probe from coalition of 42 US state attorneys general(Tom's Hardware)
- Updated Investor Bulletin: Investing in an IPO(U.S. Securities and Exchange Commission)
- The access right, health apps, & APIs(U.S. Department of Health and Human Services)
- Complying with FTC’s Health Breach Notification Rule(U.S. Federal Trade Commission)
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)