Sebuah penanganan gangguan pesawat di Brisbane berkembang menjadi sengketa pemecatan antara teknisi dan perusahaan perawatan Heston MRO. Pada November 2024, teknisi berlisensi itu mematikan lalu menyalakan kembali pesawat Singapore Airlines setelah beberapa pesan gangguan muncul. Pilot menyetujui langkah tersebut, pesan gangguan hilang, dan keberangkatan tertunda 17 menit. Fair Work Commission (FWC) kemudian menyatakan pemecatan teknisi itu keras, tidak adil, dan tidak masuk akal.

Dua penyelidikan menghasilkan kesimpulan berbeda

Teknisi tersebut bekerja untuk Heston MRO, penyedia perawatan lini bagi maskapai, sejak Mei 2023. Ia memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam perawatan pesawat. Penyelidikan internal pertama menyimpulkan prosedur penyalaan ulang termasuk cara yang lazim untuk menangani pesan gangguan tersebut. Laporan awal itu tidak merekomendasikan tindakan disipliner.

Singapore Airlines menilai pemadaman penuh tidak diperlukan untuk gangguan tersebut. Maskapai juga menyatakan teknisi bertumpu pada pengalaman dan naluri, bukan urutan protokol yang berlaku. Setelah keberatan itu, Heston MRO membuka penyelidikan kedua di bawah kepala mutu dan keselamatan yang baru. Penyelidikan kedua membalik kesimpulan awal dan menyebut tindakan teknisi sebagai pelanggaran protokol yang ceroboh.

Panel instrumen di kokpit pesawat penumpang (ilustrasi)

Panel instrumen di kokpit pesawat penumpang (ilustrasi). Photo by Moritz Mentges on Unsplash

Komisi menyoroti alasan dan proses pemecatan

Heston MRO memecat teknisi pada Desember 2025 dengan mengandalkan hasil penyelidikan kedua. Singapore Airlines juga mencabut kewenangannya untuk mengerjakan pesawat maskapai tersebut. Menurut FWC, teknisi tidak diberi alasan pemecatan secara memadai sebelum keputusan dibuat. Ia juga tidak menerima laporan kedua yang merugikannya sebelum hubungan kerja berakhir.

Komisioner Chris Simpson tidak menemukan niat teknisi untuk menunda penerbangan atau mengabaikan keselamatan. Catatan perkara menunjukkan penyelidikan pertama tidak mendukung pemecatan, sementara pilihan sanksi yang lebih ringan tersedia. FWC menilai pemecatan sebagai tanggapan yang tidak proporsional terhadap insiden singkat dan prosesnya tidak memberi kesempatan yang layak untuk menjawab tuduhan. Temuan itu membedakan penilaian atas keputusan pemberi kerja dari perdebatan teknis mengenai urutan penanganan gangguan pesawat.

Pekerjaan sampingan menggagalkan pemulihan kerja

FWC tidak memerintahkan Heston MRO menerima teknisi itu kembali. Dalam persidangan terungkap bahwa ia juga mengambil pekerjaan kasual di Virgin Australia tanpa memberi tahu Heston MRO. Komisi menilai pengungkapan tersebut merusak kepercayaan dalam hubungan kerja. Persoalan itu memengaruhi bentuk pemulihan, meski bukan alasan yang dipakai perusahaan saat memecatnya.

FWC menetapkan kompensasi lebih dari A$40.000 dan tidak memerintahkan pemulihan kerja. Akile Numan dari Clear Employment Relations, yang mewakili teknisi, mengatakan industri yang kritis bagi keselamatan tetap harus menjaga keadilan prosedural. Heston MRO menyatakan kecewa dan terkejut atas putusan tersebut. Perusahaan juga menyampaikan rencana untuk mengajukan banding.

Putusan Australia tidak langsung berlaku di Indonesia

Perkara ini diputus berdasarkan Fair Work Act 2009 dan fakta hubungan kerja di Australia. FWC memisahkan pertanyaan apakah pemecatan adil dari pertanyaan apakah pemulihan kerja masih layak. Hasil tersebut tidak menetapkan aturan bagi teknisi pesawat atau pemberi kerja di Indonesia. Penerapan pada sengketa lain bergantung pada kontrak, alasan pemecatan, proses pemeriksaan, dan hukum di yurisdiksi masing-masing.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang membahas perkara ini atau menyediakan putusan pembanding dengan fakta serupa. Kekosongan pembanding itu membatasi penarikan kesimpulan bagi hubungan kerja di Indonesia. Putusan FWC tetap berguna untuk melihat bagaimana alasan pemecatan, kesempatan menjawab, dan pilihan pemulihan dinilai secara terpisah. Perkembangan banding juga perlu diperiksa sebelum perkara dianggap selesai.