Rancangan hak bekerja dari rumah di negara bagian Victoria, Australia, belum menjadi undang-undang final. Equal Opportunity Amendment (Work from Home) Bill 2026 disahkan Legislative Assembly pada 30 Juli 2026 tanpa perubahan dan kini berada pada tahap pembacaan kedua di Legislative Council. Status itu berarti tanggal pelaksanaan masih bergantung pada persetujuan majelis tinggi.

Hak dua hari berlaku dengan syarat kelayakan

Rancangan memasukkan hak bekerja dari rumah ke dalam Equal Opportunity Act 2010 milik Victoria. Pekerja yang memenuhi syarat dan bekerja sedikitnya 38 jam per minggu memperoleh hak hingga dua hari, sedangkan pekerja dengan jam lebih pendek dihitung secara proporsional. Hak itu berlaku bila pekerjaan dari rumah dinilai masuk akal berdasarkan tuntutan jabatan dan dampaknya terhadap perusahaan. Pekerja dalam masa percobaan, magang, pelatihan, program lulusan, atau pengalaman kerja termasuk kelompok yang belum memenuhi syarat.

Penilaian pemberi kerja tidak terbatas pada pilihan lokasi pekerja. Dokumen penjelasan menyebut kebutuhan hadir langsung, penggunaan peralatan kantor, keselamatan, produktivitas, pengawasan, layanan pelanggan, kerahasiaan, dan biaya sebagai faktor. Pemberi kerja tetap boleh menyetujui waktu bekerja dari rumah yang lebih panjang. Kesepakatan lain yang sudah memberi hak lebih luas juga tidak dikurangi oleh rancangan ini.

Jawaban tertulis wajib diberikan dalam 21 hari

Pekerja perlu mengirim pemberitahuan tertulis yang memuat hari dan waktu kerja dari rumah. Pemberi kerja harus menjawab dalam 21 hari dan menawarkan pengaturan lain bila permintaan awal tidak masuk akal. Penolakan penuh hanya berlaku bila tidak ada durasi kerja dari rumah yang dinilai masuk akal. Rancangan juga mewajibkan pemberi kerja menanggung biaya wajar, termasuk peralatan penting dan akses aman ke sistem informasi.

Pekerja mengoperasikan laptop saat bekerja dari rumah (ilustrasi)

Pemerintah Victoria menetapkan 1 September 2026 sebagai tanggal mulai yang direncanakan dan 1 Juli 2027 bagi pemberi kerja dengan kurang dari 15 pekerja. Perselisihan lebih dahulu dibawa ke Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission (VEOHRC) untuk konsiliasi. Jika tidak selesai, perkara bisa berlanjut ke Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT). Kedua lembaga tersebut menangani sengketa pada tingkat negara bagian Victoria.

Aturan federal Australia lebih terbatas

Rancangan Victoria berdiri di atas kerangka fleksibilitas kerja federal yang sudah berlaku di Australia. Pekerja tertentu dapat meminta perubahan lokasi kerja setelah bekerja sekurangnya 12 bulan, dan pemberi kerja wajib menjawab secara tertulis dalam 21 hari. Kelayakan federal mencakup keadaan seperti tanggung jawab pengasuhan, disabilitas, kehamilan, atau usia 55 tahun ke atas. Usulan Victoria memberi dasar tambahan berdasarkan kelayakan pekerjaan, bukan semata keadaan pribadi tersebut.

Perbedaan itu penting bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara bagian. Hak yang diusulkan Victoria tidak otomatis berlaku di seluruh Australia. Pemberi kerja juga masih harus memeriksa perjanjian kerja, ketentuan industri, dan kewajiban keselamatan yang berlaku. Status rancangan perlu dipastikan kembali setelah Legislative Council menyelesaikan pembahasannya.

Indonesia belum memiliki pembanding langsung yang terkonfirmasi

Konteks regulasi Indonesia tidak bisa disamakan dengan rancangan Victoria. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan mencatat surat edaran 31 Maret 2026 tentang kerja dari rumah dan optimalisasi energi di tempat kerja. Dokumen itu menunjukkan kebijakan kerja dari rumah pernah dipakai untuk tujuan operasional tertentu. Judul dan bentuk kebijakannya tidak cukup untuk menyimpulkan adanya hak umum dua hari per minggu bagi seluruh pekerja Indonesia.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang menetapkan hak umum bekerja dari rumah dua hari per minggu untuk dibandingkan langsung. Karena itu, rancangan Victoria sebaiknya dibaca sebagai perkembangan hukum negara bagian Australia. Ketentuannya bukan pedoman bagi pekerja atau pemberi kerja di Indonesia. Perbandingan lanjutan memerlukan dokumen Indonesia dengan cakupan pekerja, kewajiban pemberi kerja, dan mekanisme sengketa yang setara.