Mahkamah Agung Inggris menerima sebagian permohonan banding Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action, dalam perkara pelarangan kelompok tersebut. Putusan izin banding tertanggal 29 Juli 2026 hanya menerima dasar pertama dan menolak dasar kedua. Dasar yang diterima menyangkut penerapan kebijakan pelarangan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Yvette Cooper. Dalil tentang kebebasan berekspresi dan berserikat tidak akan diperiksa dalam banding ini.

Mahkamah memerintahkan pemeriksaan dipercepat pada masa persidangan Michaelmas 2026, yang berlangsung antara Oktober dan Desember. Larangan tetap berlaku selama proses tersebut karena belum ada putusan akhir yang membatalkannya. Ruang banding yang sempit berarti hakim tidak membuka kembali seluruh perdebatan tentang hak protes. Mereka akan menilai apakah kebijakan pemerintah diterapkan secara benar ketika keputusan dibuat.

Dua pengadilan sebelumnya mengambil kesimpulan berbeda

Pengadilan Tinggi pada 13 Februari 2026 mengabulkan gugatan atas dua dasar dan memerintahkan pembatalan keputusan pelarangan. Perintah pembatalan ditangguhkan agar pemerintah sempat mengajukan banding. Karena penangguhan itu, status Palestine Action sebagai organisasi terlarang tidak langsung berakhir. Pemerintah kemudian membawa perkara tersebut ke Pengadilan Banding.

Pengadilan Banding pada 15 Juni 2026 membalik putusan tingkat pertama dan mempertahankan keputusan pemerintah. Ringkasan Mahkamah Agung menyebut pengadilan itu menilai Cooper telah menerapkan kebijakannya secara benar. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat juga dinilai proporsional. Ammori lalu meminta izin membawa dua dasar tersebut ke Mahkamah Agung.

Pelarangan mengubah dukungan publik menjadi perkara pidana

Palestine Action dibentuk pada 2020 dan menargetkan perusahaan serta fasilitas yang terkait dengan penjualan peralatan militer kepada Israel. Pemerintah menyatakan aksi kelompok itu telah melampaui protes sah dan menimbulkan kerusakan berat terhadap properti. Kementerian Dalam Negeri mengumumkan rencana pelarangan pada 1 Juli 2025 setelah menilai rangkaian serangan memenuhi ambang dalam Terrorism Act 2000. Perintah pelarangan mulai berlaku pada 5 Juli 2025 setelah disetujui kedua kamar parlemen.

Pemerintah menunjuk serangan terhadap pabrik Thales di Glasgow serta fasilitas Instro Precision dan Elbit Systems UK sebagai bagian dari alasannya. Pemicu langsungnya ialah penerobosan pangkalan RAF Brize Norton pada Juni 2025. Dua pesawat pengisi bahan bakar disemprot cat merah dan mengalami kerusakan. Sesudah pelarangan berlaku, keanggotaan dan bentuk dukungan tertentu kepada kelompok itu menjadi tindak pidana.

Jumlah penangkapan berubah selama aksi 30 Juli

Ratusan orang berkumpul di luar Westminster Magistrates’ Court, London, pada 30 Juli. Mereka memprotes pelarangan dan proses pidana terhadap orang yang dituduh mendukung Palestine Action. Pernyataan polisi yang dikutip pada sore hari mencatat 77 penangkapan, termasuk empat orang atas dugaan mendorong atau membantu tindak pidana. Polisi menyebut sebagian besar penangkapan lain berkaitan dengan ekspresi dukungan kepada organisasi terlarang.

Laporan lanjutan pada hari yang sama menaikkan jumlah penangkapan menjadi 117 orang. Perbedaan itu menunjukkan penghitungan masih bergerak selama operasi kepolisian berlangsung. Kami belum menemukan rilis akhir kepolisian yang merinci angka 117 tersebut. Karena itu, angka tersebut harus dibaca sebagai pembaruan media, bukan statistik final penegakan hukum.

Aksi semula dirancang menyerupai upacara kelulusan dengan panggung kecil dan sertifikat. Polisi menghentikannya ketika dua orang menyiapkan panggung, lalu menyita perlengkapan dan poster. Tidak semua penangkapan memiliki dasar dugaan yang sama. Hasil proses pidana masing-masing orang juga belum diputus.

Lebih dari 2.000 perkara menunggu proses banding

Lebih dari 2.000 perkara terkait dukungan kepada Palestine Action dijadwalkan di Westminster Magistrates’ Court sebelum ditunda hingga 26 Oktober. Pengadilan menyatakan pertemuan pada tanggal itu bersifat administratif. Para terdakwa akan menerima pemberitahuan terpisah mengenai kehadiran berikutnya. Penundaan tersebut belum menghapus dakwaan ataupun menentukan hasil setiap perkara.

Putusan Mahkamah Agung kelak akan menentukan apakah pelarangan bertahan berdasarkan cara pemerintah menerapkan kebijakannya. Putusan itu tidak otomatis menjawab seluruh keberatan tentang kebebasan berbicara dan berserikat. Kedua dasar tersebut sudah ditolak pada tahap izin banding. Jadwal sidang yang pasti belum tercantum pada halaman perkara saat artikel ini disusun.