Pengadilan Tinggi Inggris pada 31 Juli 2026 menolak gugatan terhadap izin pembangunan kompleks kedutaan Tiongkok di Royal Mint Court, London. Royal Mint Court Residents’ Association (RMCRA) menggugat keputusan Menteri Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Daerah Steve Reed. Organisasi warga itu menyatakan akan meminta izin banding. Karena itu, izin tetap berlaku, tetapi sengketa hukum belum berakhir.

RMCRA mewakili keluarga dan pelaku usaha yang menempati properti berstatus sewa jangka panjang di Royal Mint Court. Dalam sidang Juli, mereka menilai pemerintah kurang mempertimbangkan risiko terhadap demonstrasi dan pembangkang Tiongkok di Inggris. Pemerintah menyatakan keberatan tersebut telah dipertimbangkan saat izin diterbitkan. Putusan terakhir mempertahankan keputusan menteri tersebut.

Kekebalan diplomatik menjadi inti sengketa

Perdebatan utama menyangkut kemampuan pemerintah menegakkan syarat perencanaan setelah lokasi berstatus sebagai kawasan diplomatik. RMCRA berpendapat kekebalan negara dan prinsip tidak dapat diganggu gugat bagi gedung kedutaan bisa membatasi penegakan melalui pengadilan domestik. Kekhawatiran itu mencakup kemungkinan pelanggaran syarat penggunaan dan dampaknya terhadap warga sekitar. Pemerintah menilai sistem perencanaan bukan satu-satunya instrumen yang tersedia.

Surat keputusan menyebut langkah diplomatik, termasuk penetapan kepala misi sebagai persona non grata, sebagai pilihan terakhir bila terjadi pelanggaran. Analisis keputusan itu juga mencatat pemerintah menarik persetujuan status diplomatik untuk Exchange Square pada 12 Januari 2026. Area tersebut merupakan bagian halaman depan yang terbuka bagi publik. Penarikan itu dimaksudkan untuk menjaga akses petugas Inggris ke ruang publik tersebut.

Pengadilan sebelumnya juga menangani keberatan terpisah mengenai kabel telekomunikasi di dekat lokasi. Putusan sela 28 April 2026 menolak satu dasar gugatan tentang biaya dan dampak tata ruang dari langkah mitigasi kabel. Dokumen itu menyebut pemerintah menanggung langkah mitigasi keamanan, tetapi rinciannya dirahasiakan. Dasar gugatan lain kemudian diperiksa dalam sidang Juli.

Izin pusat menggantikan keputusan tingkat lokal

Tiongkok membeli bekas kompleks Royal Mint pada 2018 untuk memindahkan kegiatan diplomatiknya di London. Dewan Tower Hamlets menolak permohonan pada 2022 dan kembali menyatakan penolakan pada 9 Desember 2024. Alasan yang diajukan meliputi keselamatan warga dan wisatawan, warisan budaya, kebutuhan personel polisi, serta kemacetan. Namun, pemerintah pusat telah mengambil alih penentuan perkara pada 14 Oktober 2024.

Pemandangan Tower Bridge dan tepi Sungai Thames dekat bekas Royal Mint Court di London
Bekas Royal Mint Court berada di seberang Tower of London, dekat tepi Sungai Thames.

Reed menerbitkan izin perencanaan dan persetujuan bangunan cagar budaya pada 20 Januari 2026. Keputusan itu mengikuti rekomendasi inspektur yang memimpin penyelidikan publik pada Februari 2025. Proyek mencakup pemugaran bangunan terdaftar, pembangunan paviliun masuk, penataan ruang publik, serta pekerjaan jalan. David Chipperfield Architects merancang kompleks dengan luas sekitar 20.000 meter persegi.

Pemerintah Inggris menyatakan badan intelijen ikut menyusun langkah untuk mengelola risiko keamanan proyek. Aktivis demokrasi Hong Kong tetap mengkhawatirkan pengawasan dan intimidasi terhadap penentang pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok membantah tuduhan spionase dan menyebutnya sebagai fitnah. Pernyataan tentang risiko dan bantahan tersebut belum membuktikan penggunaan kompleks untuk kegiatan yang dituduhkan.

Banding menentukan tahap berikutnya

Penolakan gugatan membuat izin 20 Januari tetap berlaku selama tidak ada putusan lain. Permintaan izin banding tidak otomatis membatalkan izin pembangunan. Pengadilan tingkat berikutnya perlu memutuskan apakah alasan hukum RMCRA layak diperiksa kembali. Jadwal dan ruang lingkup banding belum diumumkan saat artikel ini disusun.

Perkara ini juga memperlihatkan batas antara keputusan tata ruang dan kebijakan luar negeri. Menteri menganggap sebagian kekhawatiran keamanan nasional harus ditangani melalui lembaga serta proses hukum lain. Warga menilai perlindungan tersebut belum menjawab masalah penegakan di lahan diplomatik. Hasil banding akan menentukan apakah penilaian menteri atas batas itu tetap bertahan.