Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif baru tentang imunisasi anak pada 10 Agustus 2026. Perintah itu mengakui 11 penyakit dalam kategori imunisasi untuk semua anak. Dokumen tersebut juga meminta vaksin campak, gondongan, dan rubela (measles, mumps, rubella/MMR) dipisahkan menjadi tiga suntikan penyakit tunggal. Pemisahan menunggu produk tersebut tersedia di AS. Arah itu belum sama dengan jadwal Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) yang berlaku.

Perintah itu membagi rekomendasi menjadi tiga kelompok: semua anak, kelompok berisiko, dan pengambilan keputusan klinis bersama (shared clinical decision-making). Istilah terakhir berarti keputusan dibuat secara individual bersama tenaga kesehatan, bukan rekomendasi rutin untuk seluruh kelompok umur. Pengelompokan baru mengubah posisi kebijakan federal, tetapi tidak menyatakan bahwa semua produk di luar daftar 11 penyakit dilarang. Dokumen tersebut justru meminta agar vaksin kombinasi dan pilihan lain tetap tersedia.

Tiga kategori mengubah cakupan rekomendasi

Dokter dan pasien membahas grafik medis di ruang konsultasi (ilustrasi)

Daftar untuk semua anak mencakup campak, gondongan, rubela, difteri, tetanus, pertusis, polio, dan Haemophilus influenzae tipe b (Hib). Penyakit pneumokokus, virus papiloma manusia (human papillomavirus/HPV), dan varisela melengkapi daftar 11 penyakit itu. Hepatitis A, hepatitis B, antibodi monoklonal untuk virus sinsitial pernapasan (respiratory syncytial virus/RSV), meningokokus, dan dengue muncul pada kelompok berisiko. Hepatitis A dan B juga muncul dalam kategori pengambilan keputusan klinis bersama, bersama rotavirus, influenza, COVID-19, dan penyakit meningokokus. Tumpang tindih itu menunjukkan kategori tidak selalu saling lepas.

Angka “18 menjadi 11” merujuk pada jumlah penyakit dalam kategori rekomendasi untuk semua anak, bukan jumlah suntikan. Perintah tersebut menyatakan akses ke produk yang sudah tersedia harus dipertahankan. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (Department of Health and Human Services/HHS) mendapat tenggat 90 hari. Rencana itu mencakup pilihan vaksin tunggal, urutan pemberian, pemantauan keamanan, dan penelitian tambahan. Negara bagian juga hanya disarankan meninjau aturan vaksinasi sekolah mereka.

Perintah presiden belum menjadi jadwal CDC yang berlaku

CDC masih menampilkan jadwal 2 Juli 2025 sebagai jadwal yang berlaku bagi tenaga kesehatan. Laman itu merujuk perintah awal pengadilan federal pada 16 Maret 2026. Putusan sementara tersebut menangguhkan sejumlah pemungutan suara ACIP dan memo pelaksana tugas direktur CDC tertanggal 5 Januari 2026. Karena itu, perintah 10 Agustus belum menjadi pengganti langsung seluruh tabel jadwal CDC.

Komite Penasihat Praktik Imunisasi (Advisory Committee on Immunization Practices/ACIP) menilai bukti dan menyusun rekomendasi teknis vaksin di AS. CDC menjelaskan bahwa pengambilan keputusan klinis bersama tidak menetapkan satu pilihan baku bagi seluruh kelompok. Kondisi individu, bukti manfaat, dan pertimbangan tenaga kesehatan menjadi bagian pembahasan. Perubahan kategori karena itu bukan sinonim penghentian akses atau larangan vaksin.

Pemisahan MMR menunggu produk penyakit tunggal

Perintah 10 Agustus tidak mengubah MMR kombinasi menjadi tiga produk secara seketika. Teksnya menyatakan pemisahan berlaku setelah produk penyakit tunggal tersedia di pasar domestik AS. Pemerintah juga diminta menjamin vaksin kombinasi tetap tersedia. Tidak ada tanggal peluncuran produk tunggal atau jadwal penerapan dalam dokumen itu.

CDC menyatakan belum ada bukti ilmiah terbitan yang menunjukkan manfaat memisahkan MMR menjadi tiga suntikan. Lembaga itu juga menilai cakupan MMR yang tinggi penting untuk membatasi wabah campak. Perintah presiden memakai alasan pilihan orang tua, sedangkan halaman CDC menilai isu pemisahan dari bukti keselamatan. Perbedaan dasar tersebut akan menjadi titik utama dalam penilaian teknis berikutnya.

Klaim vaksin dan autisme tidak didukung bukti

Trump dan Menteri HHS Robert F. Kennedy Jr. kembali mengisyaratkan hubungan vaksin dengan autisme saat penandatanganan. Klaim itu tidak tercantum dalam teks perintah eksekutif. Pemeriksaan fakta Associated Press menyimpulkan bukti dari CDC serta studi lain tidak mendukungnya. Perubahan definisi dan deteksi juga memengaruhi kenaikan angka diagnosis autisme lintas dekade.

Komite Penasihat Global untuk Keamanan Vaksin di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meninjau 31 studi primer yang terbit pada 2010–2025. Komite itu kembali menyatakan tidak ada hubungan sebab akibat antara vaksin dan gangguan spektrum autisme. Studi kohort JAMA terhadap 95.727 anak di AS juga tidak menemukan peningkatan risiko autisme setelah vaksinasi MMR. Hasilnya tetap sama pada anak yang memiliki kakak dengan autisme, kelompok dengan risiko keluarga lebih tinggi.

Jadwal Indonesia tetap ditetapkan oleh Kemenkes

Amerika Serikat dan Indonesia memakai kerangka hukum serta jadwal imunisasi yang berbeda. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan (JDIH Kemenkes) mencatat keputusan jadwal imunisasi nasional berstatus berlaku. Dokumen itu ialah Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. HK.01.07/Menkes/35/2025 tentang perubahan jenis dan jadwal imunisasi program. Perintah presiden AS tidak memiliki daya berlaku terhadap jadwal Indonesia.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang menanggapi perintah 10 Agustus. Kami juga belum menemukan penilaian resmi mengenai dampaknya terhadap pasokan, kepercayaan vaksin, atau kebijakan nasional. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan adanya perubahan bagi program imunisasi Indonesia. Indikator berikutnya ialah rencana HHS setelah 90 hari, respons CDC, dan perkembangan perkara federal.