Reform UK mengumumkan “Operation Fortress” pada 3 Agustus 2026 sebagai tawaran baru untuk menghentikan perahu migran di Selat Inggris. Kebijakan itu baru akan dijalankan bila partai pimpinan Nigel Farage memenangi pemilu berikutnya dan membentuk pemerintahan. Rencana tersebut menempatkan Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk mencegat semua perahu dan membawanya kembali ke Prancis atau Belgia.

Zia Yusuf, juru bicara urusan dalam negeri Reform UK, menyebutnya operasi militer terbesar di Selat Inggris sejak Perang Dunia II. Partai itu membingkai pengerahan militer sebagai misi kemanusiaan untuk mencegah orang mencapai pantai Inggris. Namun, usulan tersebut belum menjadi kebijakan pemerintah dan belum melewati pembahasan parlemen.

Persetujuan Prancis menjadi kendala utama

Rencana Reform UK bergantung pada penerimaan negara tempat orang akan diturunkan. Penyelamatan orang yang menghadapi bahaya di laut tidak otomatis memberi hak kepada Inggris untuk memindahkan mereka ke negara lain. BBC menjelaskan bahwa konvensi internasional di laut mensyaratkan persetujuan negara tujuan untuk pemindahan tersebut.

Yusuf mengakui kemungkinan munculnya perselisihan diplomatik apabila Prancis menolak menerima orang yang dikawal kembali. Ia berpendapat Prancis memiliki kewajiban memproses mereka, tetapi belum menunjukkan kesepakatan bilateral yang mendukung pengembalian seluruh perahu. Tanpa persetujuan Prancis atau Belgia, tahapan setelah pencegatan tetap tidak jelas.

Perahu kecil dan kapal penyelamat berada di permukaan laut (ilustrasi)

Kesepakatan yang berlaku tidak memberi jalan pengembalian sepihak

Inggris dan Prancis sudah memiliki jalur pemulangan terbatas yang lahir dari perundingan kedua pemerintah. Pernyataan pemerintah kepada Parlemen Inggris pada 11 Juli 2025 menetapkan skema percontohan “satu masuk, satu keluar”. Inggris dapat mengembalikan sebagian orang yang tiba dengan perahu kecil, sementara jumlah yang sama masuk dari Prancis melalui jalur resmi.

Skema itu menuntut dokumen, pemeriksaan keamanan, dan peninjauan selama masa uji coba. Kerangkanya berbeda dari usulan Reform UK yang hendak mencegat setiap perahu di laut. Kesepakatan tersebut justru menunjukkan bahwa pemulangan memerlukan aturan yang disetujui kedua negara.

Kapal perang bukan alat angkut yang dirancang untuk tugas ini

Mantan komandan Angkatan Laut Kerajaan Tom Sharpe menilai Border Force lebih sesuai menangani kedatangan migran. Menurutnya, kapal perang untuk pertahanan antikapal selam atau antipesawat tidak tepat dipakai mengangkut orang. Kritik itu menyoroti kesenjangan antara fungsi tempur kapal dan tugas penegakan perbatasan.

Masalah serupa pernah dibahas ketika pemerintah Inggris memberi militer peran lebih besar di Selat Inggris pada 2022. Komite Pertahanan House of Commons mencatat kapal perang terlalu tinggi untuk memindahkan orang dari perahu karet dan menilai platform sewaan lebih sesuai. Komite juga menyimpulkan solusi persoalan tersebut tidak terletak di laut saja.

Angka penyeberangan tidak menjawab kelayakan operasi

Data Home Office yang dikutip BBC menunjukkan penyeberangan perahu kecil hingga awal Agustus 2026 turun sekitar 43 persen dibandingkan periode sama pada 2025. Angka itu merupakan catatan pemerintah dan belum membuktikan bahwa operasi militer akan menurunkan penyeberangan lebih jauh. Reform UK juga belum menerbitkan perhitungan rinci mengenai kapal, personel, biaya, dan pengaruh operasi terhadap tugas pertahanan lain.

Usulan ini karena itu tetap berada pada tahap politik, bukan rencana operasional yang siap diterapkan. Persetujuan Prancis, keselamatan di laut, kemampuan armada, dan pembagian kewenangan dengan Border Force masih memerlukan jawaban. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan penilaian resmi lembaga Indonesia mengenai dampak langsung rencana tersebut bagi Indonesia.