Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran berlaku bagi hampir semua orang yang lahir di Amerika Serikat, tanpa bergantung pada status imigrasi orang tuanya. Amandemen Keempat Belas menjamin kewarganegaraan bagi orang yang lahir di Amerika Serikat dan tunduk pada yurisdiksinya. Presiden Donald Trump kembali menguji batas jaminan tersebut pada 6 Agustus 2026. Ia menandatangani dua perintah eksekutif yang membatasi kategori penerima kewarganegaraan dan menindak “wisata kelahiran”.

Dua perintah memakai sasaran yang lebih sempit

Perintah pertama tidak mengulang pembatasan luas terhadap semua anak dari orang tua yang tinggal secara ilegal atau sementara. Sasarannya mencakup anak dari pekerja pemerintah asing, pegawai organisasi internasional, anggota kelompok teroris, dan orang yang digolongkan sebagai musuh asing. Perintah itu juga mencakup anak yang kewarganegaraannya dikaitkan dengan penipuan oleh orang tua. Pemerintah berusaha memperluas pengecualian yang selama ini berlaku sempit bagi anak diplomat asing.

Perintah kedua menyasar “wisata kelahiran”, yakni perjalanan ke Amerika Serikat untuk melahirkan agar anak memperoleh kewarganegaraan. Teks perintah mendefinisikannya sebagai masuk dengan visa nonimigran untuk melahirkan di wilayah Amerika Serikat. Pemerintah juga menargetkan operator yang mengiklankan paket perjalanan, penginapan, dan bantuan menghadapi petugas imigrasi. Aturan visa sebelumnya sudah melarang penerbitan visa wisata bila tujuan utamanya ialah memperoleh kewarganegaraan bagi seorang anak melalui kelahiran.

Palu hakim di samping buku hukum (ilustrasi)
Mahkamah Agung membatalkan perintah Trump sebelumnya pada 30 Juni 2026. (Ilustrasi/Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash)

Putusan Juni menetapkan batas konstitusional

Sengketa sebelumnya berpusat pada Perintah Eksekutif 14160 yang ditandatangani Trump pada Januari 2025. Perintah itu menolak kewarganegaraan bagi anak dari orang tua yang berada di Amerika Serikat secara ilegal atau sementara. Mahkamah Agung membatalkannya dengan suara 6 banding 3 dalam Trump v. Barbara pada 30 Juni 2026. Pengadilan menegaskan bahwa anak dalam dua kelompok tersebut tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat dan menjadi warga negara sejak lahir.

Ketua Mahkamah Agung John Roberts menulis pendapat mayoritas yang diikuti Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, dan Ketanji Brown Jackson. Brett Kavanaugh setuju perintah itu harus dibatalkan, tetapi mendasarkan pendapatnya pada undang-undang federal. Clarence Thomas, Samuel Alito, dan Neil Gorsuch menyampaikan pendapat berbeda. Susunan tersebut menjelaskan perolehan enam suara untuk hasil akhir, sementara dasar konstitusional didukung lima hakim.

Pelaksanaan “wisata kelahiran” belum jelas

Pemerintah mengandalkan kewenangan konsuler dan imigrasi untuk mempertahankan perintah baru. Namun, ukuran praktis untuk menilai tujuan perjalanan seorang perempuan hamil belum dijelaskan secara rinci. Pendukung hak imigran memperingatkan bahwa petugas bisa menolak masuk perempuan hamil berdasarkan dugaan tanpa pedoman yang tegas. Pertanyaan lain muncul karena perintah tersebut turut menyinggung kelahiran melalui ibu pengganti.

Skala “wisata kelahiran” juga belum memiliki satu angka resmi. Data kelahiran Amerika Serikat mencatat hampir 9.600 bayi pada 2024 dari ibu asing yang beralamat resmi di luar negeri. Kategori itu tidak otomatis menunjukkan tujuan perjalanan untuk melahirkan. Perkiraan lain berkisar 20.000 hingga 26.000 kasus per tahun, tetapi memakai sumber dan definisi berbeda.

Gugatan baru diperkirakan menyusul

Pemerintah menyatakan dua perintah itu telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung dan memakai perangkat hukum yang tersedia. Lingkup yang lebih sempit tidak otomatis menghapus persoalan konstitusional. American Civil Liberties Union (ACLU) memperkirakan upaya baru tersebut akan menghadapi nasib yang sama di pengadilan. Keabsahan pembatasan itu baru akan jelas setelah gugatan diajukan dan hakim menilai setiap kategorinya.

Bagi warga Indonesia, perintah terkait visa lebih dekat pada tahap permohonan dan pemeriksaan masuk daripada perubahan aturan kewarganegaraan Indonesia. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi pemerintah Indonesia yang menjelaskan dampaknya bagi warga Indonesia. Pedoman pelaksanaan yang belum rinci membuat akibat praktis bagi pemohon visa Indonesia belum bisa dipastikan. Perkembangan perkara di pengadilan federal juga bisa mengubah pelaksanaan kedua perintah tersebut.