Banjir dan longsor di Sumatra membuat 41 rumah sakit berhenti beroperasi pada 26 November 2025; pemulihannya kemudian terkendala listrik, air, dan kerusakan peralatan. Aturan Kemenkes menempatkan ketahanan rumah sakit pada komando, layanan esensial, infrastruktur, dan rujukan antarfasilitas.
Rumah sakit di Indonesia dapat menguji pertukaran data melalui lingkungan uji coba dan validasi FHIR SATUSEHAT. Kesiapan teknis itu belum membuktikan manfaat klinis atau menggantikan izin edar, pemantauan model, keamanan, dan pembagian tanggung jawab AI.
Anak usia 1–6 tahun masuk paket Cek Kesehatan Gratis tahunan, termasuk pemeriksaan perkembangan dengan KPSP. Hasil yang meragukan memerlukan penilaian ulang, sedangkan kemungkinan penyimpangan mengarah pada rujukan, bukan diagnosis otomatis.
Informasi kesehatan di media sosial bersaing dengan klaim keliru yang mudah beredar tanpa pemeriksaan. AI bisa mempercepat riset awal dan penyusunan naskah, tetapi tenaga kesehatan tetap memegang verifikasi serta tanggung jawab publikasi.
Lansia yang menerima obat tidur dari beberapa layanan menghadapi risiko duplikasi, kantuk, dan jatuh yang tidak selalu terlihat dari satu resep. Peninjauan seluruh daftar obat oleh dokter dan apoteker membantu menilai manfaat, interaksi, serta kebutuhan perubahan terapi secara individual.
Rumah sakit bisa memenuhi fungsi teknis sebuah sistem AI tanpa mengetahui apakah data, keputusan, dan kredensialnya terlindungi. Enam pemeriksaan ini memindahkan kepatuhan dari dokumen kebijakan ke bukti yang bisa diuji sebelum peluncuran.
Indonesia sudah memiliki mandat rekam medis elektronik dan SATUSEHAT sebagai penghubung sistem kesehatan. Tahap penentunya kini bergeser dari pertukaran teknis ke aturan akses, penggunaan sekunder, dan pertanggungjawaban.
Data rekam medis yang terhubung dapat membantu kesinambungan layanan, tetapi akses pasien tidak sama dengan izin memakai data untuk setiap tujuan. Di Indonesia, SATUSEHAT memisahkan pertukaran klinis, tampilan rekam medis, dan analisis data; penggunaan untuk AI tetap memerlukan tujuan serta tata kelola yang jelas.
